Polisi Periksa Mantan Ketua DPRD Terkait Korupsi Rp 12 Miliar

Reporter

Editor

Selasa, 8 Maret 2005 19:04 WIB

TEMPO Interaktif, Madiun:Mantan Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Lilik Indarto Gunawan, kembali diperiksa Polwil Madiun, sebagai tersangka dugaan korupsi APBD 2001-2004 senilai Rp 12,6 miliar. Pemeriksaan yang dilakukan pada Selasa (8/3) sejak pagi sampai sore inidilakukan oleh Paur Reskrim Polwil Madiun. "Pemeriksaan ini hanya melanjutkan pemeriksaan kemarin," kata Kasubbag Reskrim Polwil Madiun, Kompol Warseno.Ditempat yang sama, Kapolwil Madiun Kombes Polisi Ondang Soetarsa mengatakan, bahwa pemeriksaan kali ini, untuk melanjutkan pengumpulan data setelah Polwil menghadirkan saksi ahli dalam menangani kasus dugaan korupsi. Dia yakin kasus dugaan korupsi APBD Madiun sebesar Rp 12,6 miliar, yang dibagi pada pos anggaran DPRD 2001-2004 sebesar Rp 8,7 miliar dan penyalahgunaan Dana Alokasi Umum (DAU) pada pos biaya umum DPRD sebesar Rp 3,9 miliar ini, tidak akan lolos dari jeratan hukum."Kami sudah tidak lagi berpatokan PP 110, PP 110 hanya digunakan sebagai landasan formal saja, yang pasti kami akan menggunakan UU korupsi. Dari sini kami menemukan adanya pengambilan dana-dana dari APBD yang tanpa prosedur. Kami yakin, kami pasti menang," tegas Kapolwil.Lilik Indarto Gunawan sendiri proses pemeriksaan cepat selesai. "Karena malah akan mengganggu kinerja DPRD saat ini," kata Lilik, yang juga ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun.Dalam menangani kasus ini, Polwil Madiun telah menetapkan empat mantan pimpinan DPRD Madiun sebagai tersangka. Mereka adalah, Lilik Indarto Gunawan (mantan ketua dari PDIP), Kamalludin(mantan wakil ketua, dari TNI/Polri), Suhadji (mantan wakil ketua, dari Golkar), dan Abdullah (mantan wakil ketua, dari PKB).Rohman Taufiq-Tempo

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

16 Desember 2022

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani

Baca Selengkapnya

KPK Arab Saudi Tangkap 241 Orang

16 Maret 2021

KPK Arab Saudi Tangkap 241 Orang

Lembaga Pengawasan dan Antikorupsi Arab Saudi menangkap 241 orang, termasuk pegawai beberapa kementerian, atas dugaan korupsi

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

7 November 2017

Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya