TEMPO Interaktif, Bandar Lampung: Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, memvonis tiga orang mantan anggota DPRD Lampung satu tahun enam bulan penjara, Selasa (8/3) . Ketiganya terbukti mengorupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bandar Lampung, tahun anggaran 2002 dan 2003, sebesar Rp 3,77 Miliar. Selain itu, mereka juga diwajibkan membayar denda Rp 50 juta, atau kurungan selama satu bulan. Tiga orang mantan anggota DPRD Bandar Lampung periode tahun 1999-2004 itu adalah Palgunadi, Gusti Rahmad Kartolo, dan Muhzan Zein. Ketiganya berperan sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris panitia anggaran. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, S Gani Parlaungan, mantan anggota DPRD tersebut terbukti bersalah dalam merancang dan menyusun APBD, sehingga banyak melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No 110 tahun 2000 tentang Susunan dan Kedudukan Keuangan Anggota DPRD. Uang senilai Rp 3,77 miliar itu digunakan oleh 45 anggota DPRD Bandar Lampung, dalam beberapa mata anggaran. Seperti uang kesehatan, uang kesejahteraan, tunjangan fraksi, dan dana asuransi. "Dana kesehatan, yang seharusnya diberikan dalam bentuk asuransi, malah dibagi-bagikan dalam bentuk uang kepada semua anggota DPRD," kata Gani Parlaungan.Hal yang memberatkan vonis terhadap para terdakwa, ketiganya melakukan korupsi saat pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan kampanye antikorupsi. "Ironisnya, tiga terdakwa ini adalah anggota DPRD, yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada rakyat," kata Gani. Sedangkan hal yang meringankan adalah ketiganya sopan dalam persidangan, mempunyai keluarga, dan belum pernah dihukum.Atas vonis tersebut, kuasa hukum terdakwa menyatakan keberatannya. Salah seorang kuasa hukum, Rozali Umar, mengatakan, vonis tersebut sama sekali tidak bernuansa keadilan. "Dalam persidangan majelis hakim mengatakan, bahwa dana itu dinikmati oleh 45 anggota DPRD, bukan hanya tiga terdakwa. Seharusnya 42 anggota DPRD yang lain, juga diperiksa," kata Rozali.Selain memeriksa anggota DPRD lainnya, Rozali juga meminta semua pihak yang terlibat dalam kasus ini ikut diperiksa. Termasuk juga Wali Kota Bandar Lampung, yang mengesahkan APBD tersebut. "Dalam PP 110 disebutkan, bahwa penyimpangan atas peraturan itu, akan dikenai sanksi adminitratif. Jadi pengadilan dan vonis ini tidak dapat dibenarkan," tuturnya. fadilasari-Tempo