TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menolak cara yang selama ini diambil pemerintah dalam menghadapi konflik blok Ambalat, Kalimantan Timur, dengan Malaysia. DPD menilai cara konfrontasi akan mengganggu hubungan baik kedua negara. "Pemerintah tidak boleh tergesa-gesa bertindak frontal menghadapi Malaysia," kata La Ode Ida, Wakil Ketua DPD, ketika menyampaikan pernyataan sikap DPD di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (8/3). Dalam konfrensi pers ini hadir Irman Gusman, Wakil Ketua DPD dan Ketua Panitia Ad Hoc I, II, dan IV DPD. Pernyataan sikap ini akan disampaikan kepada Presiden, MPR, DPR, dan Mahkamah Agung.Menurut La Ode, pemerintah semestinya melanjutkan strategi diplomasi secara elegan. "Yang penting, pendirian pemerintah harus tegas menyatakan ambalat sebagai wilayah Indonesia. Itu harga mati," ujarnya. DPD juga menekankan agar pemerintah memiliki kebijakan kelautan berdasarkan kewilayahan dan kekuatan laut. DPD pun mengharapkan pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan dan segera menyelesaikan pembangunan mercu suar di Karang Munarang. Nursyamsah Hadiz, anggota DPD dari Kalimantan Timur menyatakan, masyarakat perbatasan antara Kalimantan dengan Malaysia telah siap mempertahankan kedaulatan. "Kalau perlu angkat senjata," katanya meyakinkan.Yuliawati