Ratusan aktivis Forum Solidaritas Kebebasan Beragama melakukan aksi damai dengan menyalakan lilin di Bundaran HI, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia (LPPsi UI) dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) menilai kualitas demokrasi Indonesia masuk dalam kategori agak demokratis. Hal tersebut diperoleh berdasarkan pengukuran indeks demokrasi melalui survei LPPsi UI terhadap 2367 responden dari 30 provinsi yang tersebar di Indonesia sepanjang Oktober-November 2013.
Menurut Kepala LPPsi UI, Bagus Takwin, keberadaan sistem demokrasi di Indonesia belum berfungsi dan belum memberikan efek yang berarti. Demokrasi yang berlangsung di Indonesia masih sebatas upaya melengkapi komponen sistem demokrasi itu sendiri.
“Dari Indeks Demokrasi Nasional ini, kita bisa melihat sumbangan terbesar mana yang bisa meningkatkan nilai indeks,” kata Takwin saat ditemui di kawasan Kuningan, Kamis, 8 Mei 2014.
Angka perolehan indeks demokrasi nasional adalah 61. Angka ini dinilai cukup rendah karena banyak komponen yang dinilai buruk oleh responden. (Baca:Indeks Demokrasi, Jakarta Paling Demokratis)
Sebanyak enam provinsi (20%) berada dalam kategori kurang demokratis, yaitu Jawa dan Indonesia bagian Timur. Terdapat 18 provinsi (60%) yang berada di kategori wilayah cukup demokratis, enam provinsi sisanya masuk dalam kategori demokratis. Jika diambil proporsi indeks demokrasi secara nasional, ada sebelas provinsi yang berada di bawah rata-rata nasional dan 19 provinsi (63%) ada di atas rata-rata nasional. (Baca:Bali Protes Ranking Indeks Demokrasi Indonesia)
Komponen penilaian yang mendapatkan nilai tertinggi terdapat pada komponen mengenai pelaksanaan pilkada, kerukunan umat beragama, dan kebebasan beragama. Kualitas komponen demokrasi yang paling rendah ada pada komponen persaingan sehat di pemerintahan, warga mampu menyampaikan pendapat pada pemerintah, dan pengawasan warga terhadap kinerja pemerintah.
