Wartawan Adukan Pegawai Kominfo Sampang ke Polisi  

Reporter

Selasa, 6 Mei 2014 20:00 WIB

TEMPO/ Imam Yunni

TEMPO.CO, Sampang - Dua anggota Aliansi Jurnalis Sampang melaporkan seorang pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sampang berinisial YP ke Kepolisian Resor Sampang, Selasa, 6 Mei 2014. Pelapor ialah Roni Susanto dari Memorandum dan Khairul Umam Kabar Madura. Mereka mengaku merasa dilecehkan oleh oknum pegawai tersebut.

Menurut Khairul Umam, pelecehan profesi jurnalis itu terjadi saat dia dan Roni hendak mewawancarai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sampang. "Kami akan konfirmasi soal mangkraknya Kapal Trunojoyo milik Pemkab Sampang," katanya.

Saat menunggu waktu wawancara itulah, kata Khairul, YP menghampiri. Entah bercanda atau serius, YP melontarkan pernyataan bernada melecehkan. "Kalau cari data ke Kepala Bidang Kelautan, kalau cari uang ke kepala dinas," ujar YP seperti ditirukan Khairul.

Tersinggung atas ucapan tersebut, Khairul dan Roni memutuskan melaporkan YP ke polisi. "Kami datang baik-baik, kami sampaikan tujuan kami, tapi malah dilecehkan," ujar dia.

Ketua Alinasi Jurnalis Sampang, Heru, mengatakan mendukung upaya hukum tersebut. Dia berharap laporan tersebut memberikan pelajaran bagi siapa pun agar tidak melecehkan profesi wartawan. "Supaya ke depannya bisa saling menghormati karena jurnalis adalah kontrol sekaligus mitra pemerintah," ujar dia.

MUSTHOFA BISRI

Berita terkait

Diberitakan Ditangkap, Bambang Widjojanto Ajukan Hak Koreksi ke Poskota

11 Agustus 2022

Diberitakan Ditangkap, Bambang Widjojanto Ajukan Hak Koreksi ke Poskota

Bambang Widjojanto membantah ditangkap polisi seperti yang diberitakan Poskota.co.id

Baca Selengkapnya

Kasus Setya Novanto, Metro TV Tak Toleransi Pelanggar Kode Etik

17 November 2017

Kasus Setya Novanto, Metro TV Tak Toleransi Pelanggar Kode Etik

Direksi, kata Bosco, akan memberi sanksi kepada wartawannya jika terbukti terlibat menghalangi proses hukum kasus Ketua DPR RI Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

Jurnalisme Tempo: Obyektivitas atau Bobot Politik?

7 Agustus 2017

Jurnalisme Tempo: Obyektivitas atau Bobot Politik?

Sejauh mana Tempo mampu menjaga netralitas atau obyektivitas pemberitaannya sepanjang pemberitaan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 yang telah membelah Jakarta? Bisakah obyektivitas pemberitaan ala Tempo membantu pemilih untuk memilih secara benar bagi masa depan Jakarta?

Baca Selengkapnya

Dewan Pers: Jangan Layani Permintaan THR dari Pers  

16 Juli 2015

Dewan Pers: Jangan Layani Permintaan THR dari Pers  

Hanya ada tiga organisasi wartawan yang diakui Dewan Pers

Baca Selengkapnya

Dianggap Langgar Kode Etik, Koran Kedaulatan Rakyat Didemo  

6 April 2015

Dianggap Langgar Kode Etik, Koran Kedaulatan Rakyat Didemo  

Octo Lampito menyatakan siap menghadapi upaya pengaduan ke Dewan Pers.

Baca Selengkapnya

Kasus Pemred Jakarta Post Diserahkan ke Dewan Pers  

6 Januari 2015

Kasus Pemred Jakarta Post Diserahkan ke Dewan Pers  

Pemimpin Redaksi The Jakarta Post tak jadi diperiksa pada Rabu, 7 Januari 2015.

Baca Selengkapnya

Polda Stop Kasus Jakarta Post bila Mediasi Sukses  

18 Desember 2014

Polda Stop Kasus Jakarta Post bila Mediasi Sukses  

Penyidik lebih mengedepankan Undang-Undang Pers sehingga mempersilakan Dewan Pers untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan cara mediasi.

Baca Selengkapnya

Pilpres, Media di Indonesia Mengkhawatirkan  

13 Juli 2014

Pilpres, Media di Indonesia Mengkhawatirkan  

"Membuat publik tak percaya."

Baca Selengkapnya

Ini Surat Terbuka Jurnalis RCTI untuk Hary Tanoe

26 Juni 2014

Ini Surat Terbuka Jurnalis RCTI untuk Hary Tanoe

"Asumsi 'semua juga tahu' tak berlaku dalam karya jurnalistik."

Baca Selengkapnya

Gubernur Sumut Tantang Jurnalis Adu Fisik

25 Juni 2014

Gubernur Sumut Tantang Jurnalis Adu Fisik

Diwawancarai dana bagi hasil belum dibayarkan Pemprov Sumut sebesar Rp 2,2 triliun ke pemerintah kabupaten/kota.

Baca Selengkapnya