Dengan menaiki jeep, Jokowi memeriksa barisan saat memimpin upacara HUT Satpol PP di Silang Monas, Jakarta Pusat (27/03). Upacara ini dihadiri 3.600 personil gabungan Satpol PP serta instansi terkait lainnya. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi berkomentar soal penetapan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo sebagai tersangka. Menurutnya, belajar dari kasus ini, mesti ada pembenahan sistem. (Baca: Kado Pahit di Hari Ulang Tahun Hadi Poernomo)
Ia menganggap ini penting karena 70 persen penerimaan negara berasal dari pajak. Jokowi mengusulkan pajak menjadi kementerian sendiri yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. "Pajak itu harus jadi badan sendiri atau kementerian sendiri, langsung di bawah presiden," ujarnya di Balai Kota, Selasa, 22 April 2014.
Sebab, lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ini, menyebut dalam prinsip manajemen, tidak mungkin pendapatan dan pengeluaran diatur satu lembaga yang sama. "Dalam manajemen, enggak mungkin yang namanya pendapatan, penerimaan itu sama dengan pengeluaran, di dalam satu kotak kementerian. Yang ngeluarin sendiri, yang nerima sendiri. Kamu dapat pemasukan uang, kemudian kamu juga yang mengeluarkan uang. Hmm.. Saya mau tanya."
Menurutnya, pembedaan lembaga pengelola pemasukan dan pengeluaran ini dilakukan berbagai negara. "Di manapun, negara manapun memang namanya pajak itu hampir rata-rata di bawah presiden langsung. Karena penerimaan, hati-hati."
Gubernur DKI Jakarta ini mengklaim sudah berupaya membenahi sistem pajak di DKI. "Menurut saya, harus ada perbaikan sistem. Pembenahan sistem seperti yang di sinilah. Kami pajak online hotel, restoran, tempat parkir. Itu memperbaiki sistem," ujarnya.
