Tersangka, Hadi Poernomo Batalkan Janji Wawancara  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Selasa, 22 April 2014 09:16 WIB

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Hadi Poernomo mengakhiri masa baktinya sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pada Senin, 21 April 2014. Namun, pria yang berulang tahun tepat pada hari pensiunnya itu dikejutkan dengan penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan korupsi kasus permohonan keberatan pajak PT Bank Central Asia.

Saat itu Hadi masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak periode 2002-2004. "Saya akan mengikuti proses hukum yang dilakukan KPK," kata Hadi ketika ditemui di Gedung BPK, Senin, 21 April 2014. Ia mengaku baru mengetahui penetapan dirinya menjadi tersangka melalui pemberitaan televisi. (Baca: Hadi Poernomo Terancam Hukuman 20 Tahun Bui)

Hadi seharusnya akan diwawancarai sebuah stasiun televisi pukul 17.00 WIB. Namun, wawancara tersebut dibatalkan secara mendadak pukul 17.30 WIB dengan alasan ingin menenangkan diri. Hadi sempat memberi keterangan pukul 19.17 WIB. Ia meninggalkan kantor BPK pukul 19.22 WIB dengan mobil dinasnya. (Baca: Tersandung Skandal Pajak, Ini Reaksi Bos BCA)

KPK menduga Hadi menyalahgunakan wewenang dalam kasus permohonan keberatan BCA selaku wajib pajak pada 1999. Dia juga diduga menyalahi prosedur dengan menerima surat permohonan keberatan pajak BCA. Atas perbuatan ini, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 375 miliar. (Baca: KPK Tetapkan Hadi Poernomo sebagai Tersangka)

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan penyelidikan kasus ini memakan waktu lama. Setidaknya telah empat kali tim satuan tugas penyelidik KPK melakukan gelar perkara. Pada ekspose Kamis pekan lalu, KPK memutuskan untuk menetapkan Hadi sebagai tersangka dan mengumumkannya Senin lalu.

MAYA NAWANGWULAN

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

25 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

55 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

58 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

14 Maret 2024

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

Sederet Tersangka Kasus Korupsi Lolos Setelah Praperadilan Termasuk Budi Gunawan, Terbaru Eddy Hiariej

1 Februari 2024

Sederet Tersangka Kasus Korupsi Lolos Setelah Praperadilan Termasuk Budi Gunawan, Terbaru Eddy Hiariej

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadila eks Wamenkumham Eddy Hiariej atas penetapannya sebagai tersangka

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya