TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku sedang menyiapkan laporan dana kampanye fiktif yang diterima partai tempat ia pernah bernaung itu. "Sedang diselesaikan. Nanti kalau sudah lengkap akan diserahkan (ke Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujarnya sebelum diperiksa penyidik KPK, Kamis, 17 April 2014.
Menurut Anas, laporan yang dia siapkan menyangkut dana kampanye Demokrat pada pemilihan presiden lima tahun lalu. Dia mengklaim laporan tersebut akan merinci berbagai penyumbang fiktif dan sumber duit kampanye lain yang akhirnya membawa calon presiden yang diusung Demokrat pada Pemilu 2009, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi pemenang.
Sebelumnya, Anas menuding penyumbang dana kampanye Yudhoyono pada pemilihan presiden 2009 adalah fiktif. Menurut dia, sumbangan berasal dari hasil audit akuntan independen atas dana kampanye itu. "Ada sebagian data penyumbang yang sesungguhnya enggak menyumbang, hanya dipakai namanya saja," kata Anas.
Total dana kampanye SBY saat itu, ujar Anas, mencapai Rp 232 miliar. Sumber sumbangan berasal dari perorangan dan korporasi.
Juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, telah membantah tuduhan Anas itu. "Anas bohong," kata Ruhut melalui sambungan telepon kepada Tempo, Sabtu, 22 Maret 2014. Anas, kata dia, kala itu belum menjabat sebagai Ketua Umum Demokrat. Anas pun bukan Bendahara Umum Demokrat. Jadi, menurut Ruhut, tersangka kasus Hambalang itu tak tahu pasti soal sumber-sumber dana kampanye. (Baca: Pemilu, Anas Urbaningrum Ingin Coblos Nama SBY)
Adapun kuasa hukum keluarga SBY, Palmer Situmorang, meminta Anas tidak asal tuduh. Menurut Palmer, Anas harus menyerahkan barang bukti untuk setiap ucapannya yang menyinggung Presiden Indonesia itu.
Anas dijebloskan ke dalam tahanan KPK sejak 10 Januari lalu. Ia menjadi tersangka dalam tiga kasus gratifikasi, yakni pada proyek Hambalang, pengadaan vaksin PT Bio Farma Bandung, dan pengadaan laboratorium kesehatan di Universitas Airlangga. Belakangan, Anas juga ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang.
Selain hendak mengungkap pelanggaran dana kampanye SBY, Anas juga mengaku mengetahui dugaan korupsi videotron yang menyeret anak Ketua Harian Demokrat Syarifuddin Hasan.
BUNGA MANGGIASIH
Baca Juga:
Liga Indonesia | Liga Inggris | Liga Spanyol | Liga Italia | Liga Champions | Piala Dunia 2014 |Transfer Pemain
Berita Terpopuler:
Pacar Baru Neymar Cantiknya Selangit
Wanita Italia Koma di Bali, Napoli Galang Dana
Barcelona Vs Real Madrid, Duel Rp 3 Triliun
Shakira: Pique Presiden Barca, Saya Ibu Negara
Gundogan Teken Kontrak Baru, MU Gigit Jari
Berita terkait
Demokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY
15 jam lalu
Demokrat menyatakan ide pembentukan presidential club sebetulnya sudah tercetus sejak 2014.
Baca SelengkapnyaHarta Kekayaan Megawati, SBY, dan Jokowi Saat Akhir Menjabat Presiden RI, Siapa Paling Tajir?
40 hari lalu
Harta kekayaan Jokowi Rp 95,8 miliar selama menjabat. Bandingkan dengan harta kekayaan presiden sebelumnya, Megawati dan SBY. Ini paling tajir.
Baca SelengkapnyaPSI Tak Lolos ke DPR Meski Habiskan Anggaran Rp 80 Miliar, Ini Kata Kaesang
48 hari lalu
Total pengeluaran dana kampanye PSI menjadi salah satu yang tertinggi di antara 18 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaICW Desak KPU Buka Informasi Penyumbang Dana Kampanye Pemilu
55 hari lalu
KPU diharapkan membuka data penyumbang dana kampanye.
Baca SelengkapnyaPSI Peringkat Tiga Pengeluaran Dana Kampanye Terbesar, PDIP di Posisi Teratas
7 Maret 2024
Komisi Pemlihan Umum telah merilis laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTotal Pengeluaran Dana Kampanye Ganjar - Mahfud Setengah Triliun, Anies-Cak Imin Nyaris Rp 50 Miliar
7 Maret 2024
Pasangan Ganjar-Mahfud memiliki pemasukan dan pengeluaran dana kampanye terbesar di Pilpres 2024. Diikuti Prabowo-Gibran kemudian Anies-Muhaimin.
Baca SelengkapnyaKPU Ungkap Sanksi bagi Parpol yang Tidak Serahkan Laporan Dana Kampanye
1 Maret 2024
KPU meminta parpol peserta pemilu segera menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
Baca SelengkapnyaKPU Sebut Peserta Pemilu yang Tak Serahkan LPPDK dapat Dibatalkan Keterpilihannya
29 Februari 2024
KPU minta parpol peserta pemilu segera menyerahkan LPPDK.
Baca SelengkapnyaPendukung Bersorak Setiap Prabowo Sebut Nama Titiek Soeharto, Ini Profil Anak Keempat Presiden RI ke-2
18 Februari 2024
Setiap kali Prabowo menyebut nama Titiek Soeharto, pendukungnya bersorak. Berikut profil pemilik nama Siti Hediato Hariyadi.
Baca SelengkapnyaMasa-masa Akhir Jabatan Presiden RI dari Sukarno hingga Jokowi, Beberapa Berakhir Tragis
13 Februari 2024
Tujuh Presiden RI miliki cerita pada akhir masa jabatannya. Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi punya takdirnya.
Baca Selengkapnya