TEMPO Interaktif, Jakarta: Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan keanggotaan DPR RI periode 2004-2009 tidak representatif atau tidak mewakili masyarakat pemilih. Pernyataan yang disampaikan kepada pers, Kamis (24/2), berdasarkan kajian pemetaan parlemen (legislative mapping) yang dilakuan ICW terhadap DPR RI periode 2004-2009 baru-baru ini. Ketidakterwakilan terlihat dari tempat tinggal dan daerah pemilihan, perolehan suara yang terkait dengan bilangan pembagi pemilih, jenis kelamin, dan umur. Dari hasil kajiannya, ICW menemukan dari segi tempat tinggal, 376 anggota DPR atau sekitar 68 persen dari total anggota DPR, yaitu 550 orang, tinggal tidak sesuai dengan daerah pemilihan yang mereka wakili. Dari kajian ICW di 10 kota tempat tinggal anggota DPR, 65,41 persen tinggal di Jakarta. Padahal, mereka mewakili sekitar 33 provinsi. Sisanya, tinggal di Bekasi (8,02 persen), Tangerang (5,26 persen), Bandung (5,01 persen), Bogor (3,51 persen), dan Depok (3,01 persen). Sisanya lagi tinggal di Surabaya (3,01 persen), dan di Medan, Semarang, serta Yogyakarta masing-masing sekitar 2,26 persen. Dari perolehan suara, hanya dua orang anggota DPR yang memiliki jumlah suara mencapai bilangan pembagi pemilih, yaitu satu dari PKS, dan satu dari Golkar. Sisanya, dengan perolehan suara di bawah 20 persen mencapai 71,8 persen. Menurut koordinator ICW, Lucky Djani, anggota DPR terpilih lebih karena suara pemberian partai dibandingkan suara yang diperoleh langsung dari pemilih. Sedangkan dari umur, 48 persen anggota DPR berumur di atas 50 tahun, padahal populasi penduduk di atas umur 50 tahun hanya 20 persen (berdasarkan sensus 2000). Sebaliknya, untuk penduduk berusia 20-29 tahun, yang merupakan populasi tersbesar penduduk Indonesia (25 persen) hanya terwakili 0,91 persen anggota dewan.Lalu berdasarkan jenis kelamin, perempuan yang menempati angka 50 persen dari total jumlah penduduk di Indonesia, hanya terwakili 10,7 persen di DPR. "Dapat disimpulkan komposisi DPR RI periode 2004-2009 tidak cukup representatif," ujar Lucky yang didampingi tim riset ICW Ibrahim Z. Fahmy Badoh, Febri Hendri, dan Affan Tojeng. "Jadi anggota DPR berhati-hati jika mengatasnamakan rakyat," ujar Lucky. Sunariah