PBHI Desak Pemerintah Cabut UU Mengemukakan Pendapat
Reporter
Editor
Rabu, 23 Februari 2005 16:27 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) mendesak pemerintah dan DPR mencabut UU Nomor 9 tahun 1998 tentang tata cara mengemukakan pendapat di muka umum. Ketua Badan Pengurus PBHI Johnson Pandjaitan, yang ditemui usai seminar membahas UU Nomor 9 hari ini, Rabu (23/2) di Jakarta, mengatakan UU ini perlu dicabut karena sangat efektif mengkriminalisasikan tindakan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat. Bahkan UU ini telah menyebabkan terjadinya penangkapan atas aktifis, masyarakat termasuk wartawan. Sebaiknya, lanjut Johnson, pengaturan tentang mengemukakan pendapat, diatur secara tersebar dalam KUHP, misalnya di UU Kepolisian atau UU Perburuhan. Beberapa langkah yang bisa digunakan untuk mencabut atau menonaktifkan penggunaan UU Nomor 9, yaitu mendelegitimasi UU ini dalam praktik, membicarakannya dengan DPR dan pemerintah atau membawanya ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi jika DPR dan pemerintah tidak mau mencabut. Sunariah
Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober
16 hari lalu
Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober
Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.
