TEMPO Interaktif, Palembang: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan turun ke Sumatera Selatan Kamis besok (24/2) terkait dengan laporan masyarakat dan Pengacara Didin Suudin soal penjualan aset milik Pemerintah Daerah Sumatra Selatan, yaitu tanah eks Taman Ria Sriwijaya ke PT Bayu Jaya Lestari Sukses (PT BJLS) yang saat ini berubah menjadi Mall Palembang Square. Akibat penjualan tersebut negara dirugikan miliaran rupiah. Menurut Dindin, kedatangan KPK itu akan memperjelas bukti-bukti yang sudah diajukan ke KPK beberapa waktu lalu. Bukti-bukti itu ada di kantor Pemerintahan Daerah, Kantor Pajak, Kantor Tata Kota, Gedung dewan dan Kejaksaan. "Informasinya ada empat orang termasuk deputi yang akan ke Sumsel, diantaranya Sukris Prayitno, Wakil Direktur Pengaduan Masyarakat," kata Dindin Suudin, Rabu (23/2).Dijelaskan Dindin, pihaknya mengadukan persoalan ini karena sekarang pihak Kejaksaan Tinggi hanya melihat sebagian kecil kasus ini yaitu dengan telah ditetapkannya satu orang tersangka yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang. Padahal kasus ini melibatkan banyak pihak. "Kenapa yang diatasnya tidak disentuh," kata Dindin yang mengaku sudah delapan kali bolak-balik dipanggil KPK untuk memaparkan bukti-bukti yang terkait dengan kasus ini.Turunnya tim KPK ini, kata dia, merupakan tindak lanjut yang sudah mereka laporkan. Tapi dia tidak tahu apakah itu berarti kasus Palembang Square sudah diambil alih KPK. "Kalaupun diambil alih semua pihak harus menghormatinya," kata Dindin.Yang jelas ada beberapa hal yang diungkapkan Dindin ke KPK terkait kasus ini, yaitu tidak adanya tranparansi penjualan aset milik Pemda ini, karena semula disebutkan kerjasama padahal ada unsur jual beli tanah. Selain itu, masih menurut Didin, tanah tersebut dijual tidak sesuai dengan NJOP yang ada. Harga pasaran tanah di daerah tersebut Rp 1,5 juta, harga berdasarkan PBB adalah Rp 8.200 ribu per meter, sedangkan pihak BJLS membeli dengan harga Rp 613 ribu permeter. "Dari tanah saja negara hampir dirugikan sedikitnya Rp 4 miliar, belum tidak dibangunnya fasilitas umum dan sosial seperti parkir di komplek pertokohan tersebut," katanya.Pembangunan Palembang Square (PS), sejak awalnya sudah memicu masalah, baik menyangkut pembebasan dan penggunaan lahan. Pembangunan PS telah menggusur bangunan Taman Ria dan Taman Budaya Sriwijaya (TRS). Lahan yang awalnya milik Pemerintah Provinsi Sumsel kini beralih menjadi milik swasta.Pengalihan status lahan tersebut, memicu protes dari berbagai kalangan masyarakat dan anggota DPRD Sumsel. Mereka mencurigai ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelepasan aset dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada PT BJLS.Waktu itu, menurut anggota DPRD Sumsel periode 1999 ? 2004, berdasarkan perda yang ditetapkan DPRD Sumsel, tanah yang disetujui untuk dijual hanya seluas 2,4 hektar. Ternyata, diketahui kemudian, 5,6 ha juga sudah habis terjual.Kemudian di atas lahan ini dibangun mal dan hotel. Pembangunan mal dilakukan di area 26.409 meter persegi meliputi fasilitas pusat pertokoan, supermarket, restaurant, area promosi serta toko-toko. Untuk hotel bintang empat dibangun di lahan 17.522 meter persegi. Sedangkan ruko dua lantai dibangun 65 unit dengan luas total 10.980 meter persegi. Arif Ardiansyah