TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki dugaan kartel program beras untuk miskin. "Kalau ada kartel, ya monggo (silakan)," kata dia di rumahnya di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Ahad, 6 April 2014.

Agung mengatakan pemerintah sebelumnya sudah mengetahui permasalahan yang disampaikan KPK, seperti kualitas beras dan anggaran yang terus naik. Dia menjelaskan kualitas beras memang menurun setelah disimpan selama enam bulan. Karena itu, kata dia, beras yang lebih dulu disimpan akan dikeluarkan lebih awal.

Sedangkan masalah anggaran yang naik, kata dia, disebabkan harga beli beras dari masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun. "Tapi harga tebusannya tetap Rp 1.600 per kilogram," katanya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas sebelumnya menduga ada kartel dalam kebijakan beras untuk rakyat miskin. Dugaan itu terungkap setelah KPK mengkaji kebijakan tersebut dan menemukan banyak kelemahan dalam program raskin yang telah berlangsung selama 15 tahun itu. (Baca: 'Beras Miskin' Dimainkan Kartel, KPK Lepas Tangan).

Busyro mencontohkan permasalahan itu ada pada penyusunan harga pembelian beras tidak transparan, akuntabel, dan salah memberikan insentif bagi pengusaha.

Atas dasar kasus ini, KPK meminta program raskin didesain ulang. Alasannya, program itu sudah salah dalam sasaran, jumlah, mutu, waktu, harga, dan administrasinya.

Agung mengatakan pemerintah terus berupaya memperbaiki program tersebut. Namun, kata dia, program ini tak bisa dihentikan lantaran dibutuhkan untuk membantu anggota masyarakat yang miskin.

Jumlah orang miskin dan rentan miskin yang ikut dalam program ini mencapai 65 juta. "Pengeluaran rakyat miskin 33 persen unuk membeli beras, raskin ini untuk menurunkan pengeluarannya," ujarnya.

NUR ALFIYAH

Berita lainnya:
Kiai Maman, Caleg Pembela Ahmadiyah
Cara Atasi Gugup Bicara di Depan Umum
Caleg Binny Bintarti Bersaing dengan Ibas SBY