TEMPO.CO, Jakarta - Mahmakah Konstitusi membatalkan Pasal 34 ayat 3(b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. "Karena tidak sesuai dengan konstitusi, Mahkamah memutuskan pasal tersebut tak lagi memiliki hukum tetap," ujar Ketua MK Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan di lembaga tertinggi konstitusi tersebut, Kamis, 3 April 2014 (berita lainnya: Jokowi Baca Pancasila di Pinggir Jalan).
Mahkamah membatalkan pasal tersebut lantaran Pancasila ditempatkan sebagai salah satu pilar negara, bukan dasar negara seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut, menurut Mahkamah, jelas melanggar konstitusi.
Bagi Masyarakat Pengawal Pancasila Jogja-Solo dan Semarang selaku pemohon uji materi, kata "dasar" dan "pilar" merupakan dua kata yang memilii makna sangat berbeda. Karena itu, frasa "dasar negara" tidak dapat diganti oleh istilah apa pun. Pemohon menganggap Pancasila merupakan kesepakatan para pendiri bangsa dan negara Indonesia yang memiliki kandungan filosofis, historis, dan ideologis yang begitu mendalam.
Pemohon beranggapan terdapat kekeliruan fatal dalam pasal tersebut. Mereka menilai kekeliruan ini harus diluruskan guna menghindari kerugian sejarah pada masa mendatang.
Untuk mendukung argumentasinya, pemohon menghadirkan sejumlah guru besar dari beberapa perguruan tinggi yang memiliki keahlian dalam soal Pancasila, filsafat, filsafat bahasa, hukum, dan antropologi. Antara lain, Sujito, Kaelan, dan Jawahir Thontowi.
Dalam keterangan pers yang diterima Tempo, pemohon berharap kelak tak ada lagi yang mengutak-atik Pancasila. Dengan adanya putusan ini, kata pemohon, Pancasila tetap diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang majemuk seperti saat ini.
AMRI MAHBUB
Terpopuler:
Begini Cara Ahli Jerman Cuci Monas
Ini Cara Jokowi Menggaet Ibu Rumah Tangga
Muhammadiyah Segera Revisi Fatwa Tato Tak Dilarang
Sering Di-bully, Agnes Monica Tetap Cinta Indonesia
Berita terkait
Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain
5 jam lalu
PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.
Baca SelengkapnyaKelakar Saldi Isra saat Pemohon Absen di Sidang Sengketa Pileg: Nanti Kita Nyanyi Lagu Gugur Bunga
7 jam lalu
Hakim MK Saldi Isra berkelakar saat ada pemohon gugatan yang absen dalam sidang sengketa pileg hari ini.
Baca SelengkapnyaHakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius
8 jam lalu
Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.
Baca SelengkapnyaSidang Sengketa Pileg, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Tiga Dapil Sumut
9 jam lalu
PPP mengklaim adanya ribuan perpindahan suara ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara
12 jam lalu
Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan terdapat total 297 perkara dalam sengketa pileg 2024. Disidangkan secara bertahap.
Baca SelengkapnyaSaat Hakim MK Pertanyakan Caleg PKB yang Cabut Gugatan ke PDIP
1 hari lalu
Kuasa hukum mengaku mendapat informasi pencabutan itu dari kliennya saat sidang MK tengah berlangsung.
Baca SelengkapnyaPKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya
1 hari lalu
Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.
Baca SelengkapnyaPPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini
2 hari lalu
PPP menyatakan gugatan sengketa Pileg 2024 dilayangkan karena menilai ada kesalahan pencatatan suara di KPU.
Baca SelengkapnyaPPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat
2 hari lalu
PPP mengkonfirmasi pihaknya akan menemui Prabowo Subianto usai pilpres 2024 selesai. Namun PPP menegaskan arah politiknya akan dibahas dalam Rapimnas.
Baca SelengkapnyaPPP Akan Bahas Arah Politik Pasca Pilpres 2024 dalam Rapimnas
2 hari lalu
Pilpres 2024 baru saja selesai, PPP belum menentukan arah politiknya karena masih fokus untuk sengketa pileg di MK.
Baca Selengkapnya