KPK Dalami Dugaan Aliran Duit ke Rano Karno  

Reporter

Kamis, 3 April 2014 20:05 WIB

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan lembaganya akan mendalami pengakuan Yayah Rodiyah, bendahara Gubernur Banten Atut Chosiyah Chasan, yang menyebutkan telah mengirim uang Rp 1,2 miliar ke Wakil Gubernur Banten Rano Karno. Menurut Busyro, pengakuan itu bakal ditelaah lembaganya.

"Setiap fakta persidangan kita hargai karena fakta itu bisa menjadi fakta hukum. Ketika setelah ditelaah ada unsur buktinya, itu bisa menjadi berharga," kata Busyro di gedung kantornya, Kamis, 3 April 2014.

Sayangnya, Busyro mengaku tak tahu apakah penyidik sudah menanyakan dugaan aliran duit itu ketika Rano diperiksa. "Saya belum tahu kalau soal itu," kata Busyro.

Terkait dengan kasus dugaan suap di lingkungan Mahkamah Konstitusi, Rano pernah diperiksa sebagai saksi pada 17 Januari 2014. Seusai diperiksa, Rano mengaku telah mengklarifikasi ke penyidik atas tudingan adanya aliran dana dari Atut.

Rano Karno membantah menerima uang Rp 1,2 miliar dari keluarga Gubernur Banten Atut Chosiyah Chasan. Politikus PDI Perjuangan itu bahkan menantang rekeningnya diperiksa. "Tidak pernah ada transfer itu. Di era seperti ini, seluruh lalu lintas keuangan bisa dicek melalui PPATK. Silakan cek, benarkah transfer itu ada," kata Rano melalui pesan pendek, Kamis, 3 April 2014.

Dugaan aliran duit ke Rano itu diungkap bendahara pribadi Atut, Yayah Rodiyah. Menurut Yayah, dirinya pernah mentransfer duit Rp 1,2 miliar kepada Rano. Transfer itu ditanyakan jaksa penuntut umum KPK Dzakiyul Fikri kepada Yayah saat bersaksi untuk adik Atut, Chaeri Wardana alias Wawan, yang menjadi terdakwa kasus suap terkait dengan pengurusan pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi.

"Bu Yayah, apakah pernah mentransfer Rp 1,2 miliar kepada Bapak Rano Karno pada November 2011?" tanya Fikri dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis, 3 April 2014. Yayah membenarkan pernah mentransfer duit sejumlah itu ke Wakil Gubernur Banten tersebut.

Jaksa Fikri lantas menanyakan ihwal transfer duit itu. "Bu Yayah, untuk Bapak Rano Karno terkait apa?" tanyanya. Yayah mengaku tidak tahu. (Baca: Bendahara Atut Transfer Rp 1,2 M ke Rano Karno )

Kemudian jaksa Fikri menanyakan apakah transfer tersebut ada hubungannya dengan yang dikirim ke CV Ratu Samagat, perusahaan milik Ratu Rita, istri bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Lagi-lagi Yayah bungkam. "Tidak tahu," kata Yayah.

Yayah mengatakan memang dipercaya oleh Atut maupun Wawan untuk memegang duit dalam jumlah besar. Dia juga sering diminta untuk bertransaksi, baik secara tunai, transfer, ataupun cek. Wawan, ujar dia, sering memerintahkan untuk bertransaksi secara lisan dan tanpa ada pembukuan.

MUHAMAD RIZKI | LINDA TRIANITA




Berita Terpopuler
Nyaris Separuh Pemilih Inginkan Jokowi Presiden
Ini Cara Jokowi Menggaet Ibu Rumah Tangga
Muhammadiyah Segera Revisi Fatwa Tato Tak Dilarang
TNI Akan Beli Radar Udara Baru

Berita terkait

Gelar Deklarasi Kampus Menggugat, Wakil Rektor UGM: Demokrasi Kita Terancam

49 hari lalu

Gelar Deklarasi Kampus Menggugat, Wakil Rektor UGM: Demokrasi Kita Terancam

Sivitas akademika UGM gelar aksi Kampus Menggugat. Wakil Rektor UGM Arie Sujito sebut demokrasi dalam ancaman.

Baca Selengkapnya

Firli Bahuri Tersangka Pemerasan, Muhammadiyah Puji Polda Metro Jaya

24 November 2023

Firli Bahuri Tersangka Pemerasan, Muhammadiyah Puji Polda Metro Jaya

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas sebut Polda Metro Jaya punya sikap terpuji di kasus Firli Bahuri

Baca Selengkapnya

Pemilu 2024, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas Ingatkan Capres Untuk Tak Sekedar Tebar Janji

19 Juli 2023

Pemilu 2024, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas Ingatkan Capres Untuk Tak Sekedar Tebar Janji

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengingatkan capres yang akan bertarung pada Pemilu 2024 bahwa rakyat sudah kenyang dengan janji-janji.

Baca Selengkapnya

Isu Anies Baswedan Jadi Tersangka, Busyro Ingatkan Penegak Hukum Jangan Digunakan untuk Kepentingan Politik

23 Juni 2023

Isu Anies Baswedan Jadi Tersangka, Busyro Ingatkan Penegak Hukum Jangan Digunakan untuk Kepentingan Politik

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menanggapi pernyataan Denny Indrayana yang menyebut Anies Baswedan bakal jadi tersangka kasus Formula E.

Baca Selengkapnya

Lukas Enembe akan Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

19 Juni 2023

Lukas Enembe akan Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

Lukas Enembe seharusnya menjalani sidang pertama pada Senin, 12 Juni 2023. Namun ia sakit, lalu meminta hadir langsung di pengadilan.

Baca Selengkapnya

Pengacara Ungkap Alasan Lukas Enembe Ngotot Mau Sidang Offline

12 Juni 2023

Pengacara Ungkap Alasan Lukas Enembe Ngotot Mau Sidang Offline

Pengacara Lukas, Otto Cornelis Kaligis, mengatakan kliennya ingin masyarakat melihat bahwa Lukas Enembe memang betulan sakit.

Baca Selengkapnya

5 Eks Pimpinan KPK Surati MKMK Beri Dukungan untuk Ungkap 'Tukang Sulap' Putusan MK

9 Maret 2023

5 Eks Pimpinan KPK Surati MKMK Beri Dukungan untuk Ungkap 'Tukang Sulap' Putusan MK

Eks pimpinan MK dan sejumlah guru besar mendukung Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengungkap skandal pengubahan putusan MK.

Baca Selengkapnya

Berkas Tahap II Diserahkan, Lima Tersangka Korupsi Impor Garam Segera Jalani Sidang

2 Maret 2023

Berkas Tahap II Diserahkan, Lima Tersangka Korupsi Impor Garam Segera Jalani Sidang

Lima tersangka kasus korupsi impor garam segera akan menghadapi sidang. Penyerahan berkas tahap 2 telah dilaksanakan.

Baca Selengkapnya

Warga Desa Wadas Sebut Tak Mundur untuk Menolak Tambang Andesit

20 Desember 2022

Warga Desa Wadas Sebut Tak Mundur untuk Menolak Tambang Andesit

Perwakilan warga Desa Wadas, Mbah Sumarsono menyatakan mereka tak mundur dan menyerahkan tanah untuk tambang andesit.

Baca Selengkapnya

Haedar Nashir Jadi Ketum PP Muhammadiyah Lagi, Pengamat: Bukti Otonomi tanpa Pengaruh Pejabat Publik

21 November 2022

Haedar Nashir Jadi Ketum PP Muhammadiyah Lagi, Pengamat: Bukti Otonomi tanpa Pengaruh Pejabat Publik

Terpilihnya kembali Haedar Nashir sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dinilai sebagai bentuk otonomi organisasi tersebut.

Baca Selengkapnya