Pemerintah Hapus Subsidi Lima Kapal Pelni  

Reporter

Selasa, 1 April 2014 17:51 WIB

Kapal Motor (KM) Dobonsolo. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Makassar - Pemerintah telah menghentikan bantuan subsidi untuk lima kapal yang dikelola oleh PT Pelni. Penghentian subsidi bertujuan mengurangi beban keuangan pemerintah yang banyak terkuras akibat subsidi. Lima kapal Pelni yang dihentikan subsidinya adalah KM Dobonsolo, KM Bukit Siguntang, KM Ciremai, KM Gunung Dempo, dan KM Labobar.

"Kapal ini selanjutnya didesain tanpa ada kelas ekonomi dan diubah menjadi kelas wisata. Harga tiketnya pun naik 25 persen dari harga normal," kata Adluwiyanto, Manajer Usaha PT Pelni Cabang Makassar, kepada Tempo, Selasa, 1 April 2014.

Pelni, kata Adluwiyanto, juga akan membuat sistem e-ticketing bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa Pelni. Jadi, tidak perlu lagi ke kantor Pelni atau agen untuk membeli tiket. "Kami yakin tetap memiliki pasar utamanya untuk menghubungkan pulau-pulau," katanya.

Adluwiyanto juga menyarankan agar PT Pelindo juga meningkatkan pelayanan kepada penumpang di pelabuhan dengan membuat standar keamanan seperti di bandara udara. Misalnya, tidak diperbolehkan sembarangan orang naik ke atas kapal dan barang milik penumpang yang jumlahnya banyak juga harus disediakan gudang penyimpanan. "Selama ini sangat semrawut, hampir setiap hari ada penumpang yang kecopetan di pelabuhan," ujarnya.

Dia mengakui persaingan bisnis transportasi membuat bisnis PT Pelni terganggu. Akibatnya, KM Labobar yang melayani jalur Surabaya-Jakarta tidak lagi berlayar karena kalah bersaing dengan transportasi darat dan udara. "Sehingga Pelni akan lebih fokus kepada angkutan di wilayah timur," ujarnya. Di wilayah timur ada 13 kapal Pelni yang beroperasi.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat PT Pelindo IV Sahat Siboro mengatakan selama ini fasilitas di pelabuhan Makassar sudah memadai. Menurut dia, Pelindo sudah menyiapkan banyak sarana untuk penumpang. "Kalau soal keamanan tidak hanya urusan Pelindo karena di pelabuhan ada juga petugas kepolisian dan syahbandar," kata Sahat, Selasa, 1 April 2014.

Menurut dia, fasilitas gudang di pelabuhan juga cukup karena saat ini jumlah penumpang kapal laut sudah berkurang. "Tapi kami akan rapatkan keluhan ini untuk mencari solusinya," ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan menyebutkan jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri dari pelabuhan Makassar pada Februari 2014 sebanyak 33.403. Jumlah ini menurun 24,5 persen dibandingkan Januari 2014.

Sedangkan barang perdagangan dalam negeri, termasuk peti kemas yang naik, juga menurun 9,97 persen. Dari 402.407 ton menjadi 362.279 ton. Untuk barang yang dibongkar atau turun juga menurun 3,99 persen. Dari 441.909 ton pada Januari 2014 menjadi 424.484 ton di Februari 2014.

MUHAMMAD YUNUS







Terpopuler:
Gugatan Pabrik Baja Atas Trowulan Dinilai Lemah
Ahok Curhat Soal Jokowi yang Fokus Berkampanye
Jokowi Batal ke Trenggalek, Kader PDIP Ngamuk

Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

13 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

18 hari lalu

Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

PT Pupuk Indonesia mengumumkan pupuk subsidi sudah bisa ditebus di kios pupuk lengkap resmi wilayah masing-masing.

Baca Selengkapnya

Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan

23 hari lalu

Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal imbas serangan Iran ke Israel terhadap harga minyak dunia. Ia mengatakan pemerintah akan memonitor kondisi selama dua bulan ke depan sebelum membuat keputusan ihwal anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM.

Baca Selengkapnya

Belum Rampung Juga, Menteri ESDM Ungkap Kendala Revisi Perpres 191 soal BBM Subsidi

47 hari lalu

Belum Rampung Juga, Menteri ESDM Ungkap Kendala Revisi Perpres 191 soal BBM Subsidi

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut progres pengerjaan revisi Peraturan Presiden atau Perpres 191 tentang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terkendala di data.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Harga Pangan Masih Pengaruhi Inflasi Periode Maret-April

50 hari lalu

Ekonom Sebut Harga Pangan Masih Pengaruhi Inflasi Periode Maret-April

Peneliti LPEM FEB UI Teuku Riefky memproyeksi inflasi Maret dan April 2024 sehubungan dengan harga pangan yang sampai sekarang masih tinggi.

Baca Selengkapnya

Mentan Sebut Anggaran Subsidi Pupuk Naik, SK DIPA Segera Keluar

50 hari lalu

Mentan Sebut Anggaran Subsidi Pupuk Naik, SK DIPA Segera Keluar

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah memutuskan anggaran subsidi pupuk tahun ini naik.

Baca Selengkapnya

10 Daftar Motor Listrik Murah, Harganya Mulai 2 Jutaan

52 hari lalu

10 Daftar Motor Listrik Murah, Harganya Mulai 2 Jutaan

Berikut ini deretan rekomendasi motor listrik murah yang dijual mulai Rp2 jutaan setelah mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Insiden Pilot Batik Air yang Tertidur Rugikan Konsumen, Pembelian Pertalite dan Solar Bakal Dibatasi

58 hari lalu

Terpopuler: Insiden Pilot Batik Air yang Tertidur Rugikan Konsumen, Pembelian Pertalite dan Solar Bakal Dibatasi

Insiden pilot dan kopilot Batik Air ID-6723 yang tertidur saat penerbangan rute Kendari-Jakarta pada 25 Januari 2024 lalu merugikan konsumen.

Baca Selengkapnya

Pertamina Patra Niaga Siap untuk Pembatasan Pembelian Pertalite, Tunggu Revisi Perpres 191 Rampung

58 hari lalu

Pertamina Patra Niaga Siap untuk Pembatasan Pembelian Pertalite, Tunggu Revisi Perpres 191 Rampung

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan revisi Perpres 191 masih dalam proses finalisasi oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum

58 hari lalu

Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan jika revisi Perpres 191 rampung, hanya jenis kendaraan tertentu yang boleh menggunakan BBM bersubsidi.

Baca Selengkapnya