Presiden SBY, Kapolri Timur Pradopo dan Ketua KPK Abraham Samad (kiri) berbincang-bincang di sela-sela acara buka puasa bersama di Mabes Polri Jakarta, Rabu malam (8/8). Abror/Rumga Kepresidenan
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan telah menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi ihwal dana bantuan sosial yang rawan diselewengkan karena dikelola banyak kementerian. Menurut SBY, surat dari komisi antirasuah ini ia terima Jumat pekan lalu.
"Inti dari surat KPK itu berkaitan dengan dana atau anggaran bantuan sosial pusat dan daerah yang perlu ditertibkan," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat membuka rapat kabinet paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 1 April 2014. (Baca: Usai Rapat Bansos, SBY Kampanye di Palembang).
Dia mengatakan apa yang disampaikan dan direkomendasikan KPK dalam surat itu adalah benar. "Saya setuju dan mendukungnya," ujar SBY. "Intinya, rekomendasinya bagus dan mari kita laksanakan," ujarnya. (Baca: Surat Bansos Tak Dibaca SBY, Ini Respons KPK).
Menurut SBY, pemerintah akan merespons rekomendasi KPK itu dengan terlebih dulu membahasnya dalam rapat kabinet hari ini. "Tentu saya akan keluarkan kebijakan dan arah lebih lanjut yang berlaku bagi seluruh jajaran pemerintah dan menyangkut keuangan bagi pejabat negara hingga tingkat bupati dan wali kota," katanya.
Kasus Dana Pramuka DKI, Polisi Sudah Periksa 25 Saksi
25 Januari 2017
Kasus Dana Pramuka DKI, Polisi Sudah Periksa 25 Saksi
Sylviana Murni, calon Wakil Gubenur DKI Jakarta, juga diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI.
