Anggaran Pemilu Terbatas, Moeldoko: Sudah Biasa  

Reporter

Kamis, 20 Maret 2014 17:03 WIB

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kiri) memberi hormat kepada Menko Polhukam Djoko Suyanto (kanan) sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta (7/2). ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Surabaya - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko mengaku sudah terbiasa dengan keterbatasan anggaran pengamanan, termasuk pengamanan pemilihan umum tahun ini. Meskipun demikian, Panglima tetap akan mengerahkan personel sesuai rencana untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi itu.

"TNI sudah terbiasa dengan keterbatasan. Seberapa pun yang diberikan oleh negara, akan kami jalankan yang terbaik," kata Moeldoko, usai Peringatan Hari Pers Nasional dan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur di Surabaya, Rabu malam, 19 Maret 2014.

Sebelumnya, TNI mengajukan anggaran pengamanan pemilu sebesar Rp 357 miliar. Namun, pemerintah melalui Menteri Keuangan hanya bisa memenuhi Rp 100 miliar. Padahal, keberadaan TNI diperlukan untuk membantu Kepolisian dalam mengamankan proses pelaksanaan pemilu.

Menurut Moeldoko, walaupun dananya cekak, jumlah personel yang telah dia siapkan tetap seperti rencana, yaitu satu batalion atau setara dengan 500-650 prajurit di tingkat kepolisian daerah. Adapun satu kompi atau sama dengan 100 personel ditempatkan untuk membantu kepolisian resor.

"Setiap polda, satu batalion. Untuk kapolres satu kompi, demikian turunannya," ujarnya. Seluruh personel itu berfungsi sebagai pasukan insert atau siaga di tempat. Sedangkan lainnya sebagai pasukan on call.

AGITA SUKMA LISTYANTI

Topik terhangat:
Kampanye 2014 | Jokowi Nyapres | Malaysia Airlines | Pemilu 2014 | Kasus Century


Berita terpopuler lainnya:
Subsidi Membengkak, Hatta: RFID Omong Doang!
Ini Spesifikasi Samsung Galaxy S5 di Indonesia
Bali, Obyek Wisata yang Paling Disukai Warga Rusia

Berita terkait

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

8 hari lalu

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.

Baca Selengkapnya

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

27 hari lalu

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.

Baca Selengkapnya

Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

28 hari lalu

Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

Bos PT SHB Enik Waldkonig mengaku menemui sejumlah lembaga negara saat mau menawarkan program ferienjob ke universitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

29 hari lalu

KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan rapat evaluasi terkait program magang ferienjob 2023 pada minggu lalu.

Baca Selengkapnya

Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

29 hari lalu

Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

KSP Moeldoko mengatakan baru tahu soal ferienjob dan minta diadakan rapat untuk membahasnya.

Baca Selengkapnya

Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

30 hari lalu

Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat.

Baca Selengkapnya

KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

30 hari lalu

KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Baca Selengkapnya

Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

47 hari lalu

Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.

Baca Selengkapnya

AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

53 hari lalu

AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja

Baca Selengkapnya

Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

56 hari lalu

Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

Beberapa kali laporan investigasi dan cover Majalah Tempo pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh berbagai pihak. Soal apa saja, dan siapa pelapornya?

Baca Selengkapnya