Sopir Anak Menteri Syarief Minta Perlindungan  

Reporter

Editor

Harun Mahbub

Kamis, 20 Maret 2014 11:21 WIB

TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Lembaga Bela Keadilan Fahmi Syakir meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melindungi keluarga Hendra Saputra, bekas sopir Riefan Avrian, putra Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan.

Perlindungan dianggap perlu setelah tersangka lainnya, Hasnawi Bachtiar, meninggal dunia di tahanan dua hari lalu. Hasnawi adalah tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan videotron di Kementerian Koperasi. "Kematian Hasnawi Bachtiar membuat takut keluarga. Nanti kami akan ke LPSK," kata Fahmi, melalui pesan pendek kepada Tempo, Kamis, 20 Maret 2014. (baca:Tersangka Korupsi Meninggal karena Sakit Jantung)

Hasnawi merupakan pejabat pembuat komitmen proyek tersebut. Dia meninggal di tahanan pada 18 Maret 2014. Tersangka lainnya adalah Kasiyadi (panitia penerima barang dan jasa) dan Hendra. Saat ini Hendra mendekam di LP Cipinang, Jakarta Timur.

Menurut penjelasan Fahmi, Hendra menjadi tersangka karena dimintai membubuhkan tanda tangan dokumen proyek videotron. Di dokumen itu Hendra diberi gelar insinyur dan jabatan direktur utama. Padahal, yang bersangkutan hanya sekolah sampai kelas III sekolah dasar. (baca:Ikan Teri Tersangkut Videotron - Majalah Tempo - Tempo.co)

Kasus ini bermula dari tender videotron di Kementerian Koperasi senilai Rp 23 miliar pada 2012 yang dimenangkan Imaji, perusahaan milik Riefan Avrian, putra Menteri Syarief. Kemudian, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 17 miliar sehingga akhirnya Kejaksaan Tinggi DKI menetapkan tiga orang sebagai tersangka proyek itu. (baca:Kerugian Negara Videotron Versi BPKP Rp 5 Miliar)

MUHAMAD RIZKI

Terpopuler
Ini Spesifikasi Samsung Galaxy S5 di Indonesia
Bali, Obyek Wisata yang Paling Disukai Warga Rusia
Sebut Cina atau Tionghoa?













Advertising
Advertising

Berita terkait

Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi APBN di Dinas Tanaman Pangan Sumut

4 Juli 2020

Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi APBN di Dinas Tanaman Pangan Sumut

Korupsi dalam proyek pengadaan tersebut diduga merugikan APBN sebesar Rp 24 miliar dan APBD Sumut Rp 4 miliar.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: Penindakan Korupsi Tak Boleh Fokus Hanya pada OTT

26 Oktober 2017

Tito Karnavian: Penindakan Korupsi Tak Boleh Fokus Hanya pada OTT

Tito Karnavian mengatakan penanganan kasus korupsi tak boleh berfokus pada penindakan hasil operasi tangkap tangan.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Pembahasan Anggaran, KPK Periksa Mantan Anggota DPR

30 Mei 2017

Kasus Suap Pembahasan Anggaran, KPK Periksa Mantan Anggota DPR

KPK kembali memeriksa anggota Komisi Pemerintahan Dalam Negeri DPR 2009-2014 Charles Jones Mesang dalam kasus suap pembahasan anggaran.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang: Korupsi Itu Setan  

30 Maret 2017

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang: Korupsi Itu Setan  

Saut meminta upaya pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan terus-menerus terhadap pejabat pemerintah.

Baca Selengkapnya

Kasus E-KTP, Alasan KPK tidak Pakai Pasal Penyuapan

21 Maret 2017

Kasus E-KTP, Alasan KPK tidak Pakai Pasal Penyuapan

Ada indikasi kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun.

Baca Selengkapnya

Serangan Balik Pasca Kasus e-KTP, Pukat: Perlu Penguatan KPK

19 Maret 2017

Serangan Balik Pasca Kasus e-KTP, Pukat: Perlu Penguatan KPK

Hifdzil mengatakan ada upaya melemahkan KPK lewat revisi UU KPK.

Baca Selengkapnya

Direktur PT Merial Esa Didakwa Menyuap Pejabat Bakamla  

13 Maret 2017

Direktur PT Merial Esa Didakwa Menyuap Pejabat Bakamla  

Pengusaha Ali Fahmi menawari terdakwa "bermain" proyek di Bakamla. Imbalan memenangkan proyek itu sebesar 15 persen dari nilai pengadaan.

Baca Selengkapnya

Dana Sosialisasi Asian Games Dikorupsi, Ini Kata Puan Maharani

7 Maret 2017

Dana Sosialisasi Asian Games Dikorupsi, Ini Kata Puan Maharani

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, yang termasuk dalam panitia Asian Games 2018 sudah mendengar soal korupsi dana sosialisasi AG.

Baca Selengkapnya

Jaksa Sidik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Rp 42 M di Sulteng  

17 Februari 2017

Jaksa Sidik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Rp 42 M di Sulteng  

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah meningkatkan status dugaan korupsi proyek jalan senilai Rp 42 miliar di Kabupaten Sigi, ke tahap penyidikan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sindir Emirsyah Satar di Pertemuan Direksi BUMN

25 Januari 2017

Jokowi Sindir Emirsyah Satar di Pertemuan Direksi BUMN

Jokowi meminta namanya tidak dibawa-bawa untuk kepentingan pribadi terutama untuk mendapatkan proyek.

Baca Selengkapnya