TEMPO.CO, Banyuwangi - Sekretaris Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Jawa Timur Otto Bambang Wahyudi mengatakan pemerintah kabupaten dan kota harus menaikkan anggaran penanganan HIV/AIDS tahun depan. Sebab, donatur asing, yakni Global Fund, akan menghentikan pendanaannya mulai Juli 2015. "Selama ini dana dari Global Fund lebih besar dibandingkan dengan APBD," kata dia di Banyuwangi, Rabu, 19 Maret 2014.

Menurut Otto, Global Fund menggelontorkan Rp 10,7 miliar sejak 2009 hingga akhir Juni 2015. Dana itu didistribusikan ke kabupaten dan kota, yang angka penderita HIV/AIDS-nya tinggi. Bantuan Global Fund itu cukup membantu penanganan HIV/AIDS karena alokasi anggaran dari pemerintah daerah kecil. Saat ini masih ada daerah yang anggaran HIV/AIDS kurang dari Rp 50 juta.

Otto mencontohkan Kabupaten Banyuwangi tahun ini hanya mengalokasikan anggaran Rp 400 juta. Padahal, jumlah penderita HIV/AIDS mencapai 1.703 orang. Bila satu penderita membutuhkan biaya layanan kesehatan Rp 1 juta, kata Otto, maka dananya seharusnya Rp 1,7 miliar.

Penderita HIV/AIDS di Jawa Timur hingga Desember 2013 mencapai 2.030 orang. Dari jumlah itu, penderita AIDS sebanyak 8.725 orang. Ada empat daerah yang angka HIV/AIDS-nya tinggi, yakni Surabaya, Malang, Banyuwangi dan Jember.

Sekretaris Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Banyuwangi Waluyo mengatakan pemerintah Banyuwangi siap menaikkan anggaran bila Global Fund menghentikan bantuannya. Global Fund tahun ini memberikan dana Rp 150 juta untuk KPA Banyuwangi. Dana itu dipakai untuk pengadaan obat ARV, layanan pemeriksaan di klinik VCT dan pencegahan. "Kami siap menaikkan anggaran," ujar Waluyo.

Jumlah penderita di Banyuwangi yang mencapai 1.703 orang diketahui sejak 1999 hingga Januari 2014. Sebanyak 786 orang di antaranya positif AIDS dan 284 penderita meninggal dunia. Jumlah penderita HIV/AIDS di Banyuwangi tersebut merupakan nomor tiga terbesar setelah Surabaya dan Malang.

IKA NINGTYAS