Ribuan Kepala Desa yang tergabung dalam Parade Nusantara melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta, Senin, (22/02). Mereka menuntut pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Pemerintahan Desa dan RUU Pembangunan pedesaan. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Hampir seribu kepala desa dari pelosok Indonesia bergabung dalam Rembug Desa yang digelar di Mekarwangi, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 12 Maret 2014. Beberapa kepala desa menyampaikan kesan pada pembukaan acara tersebut, tak terkecuali Kepala Desa Cigaronggong, Garut, Wiwin Bunyamin yang ingin desa terus berkembang.
Menurut Wiwin, desa yang hebat akan menghasilkan Indonesia yang hebat. Dia mengatakan perlu pemimpin Indonesia yang tepat agar ribuan desa mampu menjadi pelopor pembangunan dan menyejahterakan rakyat. "Salah satu pemimpin yang bagus adalah Jokowi," kata Wiwin, yang langsung disambut tepuk tangan dari 500-an kepala desa yang hadir di lokasi dan 500 kepala desa yang mengikuti lewat teleconference. (Baca: Mega Putuskan Jokowi Capres Sejak Dua Pekan Lalu?)
Tak hanya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saja yang dipuji. Anggota Komisi Pemerintahan DPR yang juga inisiator Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Budiman Sudjatmiko, juga dipuji. Jokowi dan Budiman adalah politikus PDI Perjuangan. Jokowi digadang-gadang menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan.
Menurut Kepala Desa Sidarja, Cilacap, Budi Teguh, Budiman mendengar suara warga desa yang ingin berkembang dan berdikari tak kalah dengan kota.
"Saya berharap kelak Mas Budiman menjadi menteri setelah pemilu presiden nanti," kata Budi. Dia ingin Budiman menjadi Menteri Dalam Negeri karena dianggap memahami permasalahan desa dan pemerintahan daerah.
Acara Rembug Desa yang bertema "Desa Hebat, Indonesia Hebat!!" ini riuh dengan tepuk tangan dan teriakan. Para kepala desa yang bergabung dalam Gerakan Desa Membangun ini juga sering memekik kata "Merdesa!", yang berarti merdeka untuk desa.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.