TEMPO.CO, Bengkulu - Sekitar 12 ribu pedagang Pasar Panorama, Pasar Minggu, dan Pasar Barukoto di Kota Bengkulu mogok berjualan, Senin, 10 Maret 2014. Mereka memprotes kenaikan pajak dan pungutan liar yang diduga dilakukan pengelola pasar.

Tempo yang mengunjungi Pasar Panorama tidak melihat aktivitas jual-beli antara pedagang dan pembeli. Beberapa pembeli yang telanjur tiba di pasar terpaksa pulang karena tidak ada yang berjualan. "Bagaimana ini? Stok sembako di rumah saya sudah tidak ada lagi," kata Marni, warga Bengkulu, di Pasar Panorama.

Para pedagang pasar menolak aturan baru yang mewajibkan mereka membayar uang sewa kios Rp 40 ribu per meter persegi tiap bulan. Menurut Nila, pedagang di Pasar Panorama, penyewa kios yang awalnya gratis berjualan kini dibebani biaya Rp 10 ribu per meter dan wajib membayar awning Rp 25 ribu per meter setiap bulan.

"Kenaikan ini memberatkan kami dan tanpa pemberitahuan sebelumnya," kata Nila. Menurut dia, pedagang telah membeli surat tanda bukti hak milik (STBHM) dari Wali Kota Bengkulu sebelumnya seharga Rp 20 juta. Surat itu sebelumnya bisa digunakan untuk modal usaha.

Namun, Wali Kota Bengkulu yang baru menganulir kebijakan tersebut. Nila menuturkan STBHM tersebut akan diambil dan setiap bulan para pedagang diwajibkan membayar setoran.

Wawan, pedagang nangka di Pasar Panorama, juga menjelaskan adanya pungutan oleh oknum pihak ketiga terhadap pedagang. Dalam sehari, pungutan itu mencapai Rp 6.000. "Alasannya retribusi kebersihan dan pengamanan," katanya.

PHESI ESTER JULIKAWATI