TEMPO.CO, Jakarta - Kinerja Kepala Badan Pertanahan Nasional Hendarman Supandji dipertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Tadi ada beberapa pemaparan sehingga Pak Hendarman kupingnya merah," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja saat konferensi pers di kantornya, Kamis, 6 Maret 2014.
KPK memaparkan hasil Indeks Persepsi Korupsi di depan jajaran BPN. Berdasarkan indeks itu, BPN berada di angka 6,38. Angka itu masih terbilang rendah jika dibandingkan instansi vertikal lain.
Adnan mengusulkan BPN menerapkan sistem "operasi tangkap tangan (OTT)" untuk menyelesaikan permasalahan "uang rokok" yang kerap muncul di BPN. Kementerian Hukum dan HAM saja, ujar dia, menerapkan sistem OTT kepada para pejabat strukturalnya. "Apalagi Pak Hendarman kan bekas Jaksa Agung," kata Adnan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Hendarman sebagai Kepala BPN pada 13 Juni 2012. Dia menggantikan Joyo Winoto, dosen IPB yang disebut-sebut terkait dengan kasus Hambalang. (Baca: Joyo Winoto Berkukuh Tak Terima Duit Hambalang)
Namun pergantian itu tidak membuat BPN lebih baik. Hendarman mengakui lembaganya masih memiliki banyak kekurangan. Misalnya, pekerjaan yang menyimpang dari standar operasional prosedur. (Baca: BPN Kalimantan Timur Dituding Sering Pungli)
"Cek sertifikat saja lebih dari tujuh hari. Perubahan balik nama saja bisa lebih dari sebulan, padahal standarnya harusnya tujuh hari," ujar Hendarman. Namun dia menolak usulan KPK untuk melakukan operasi tangkap tangan.
Menurut Hendarman, sistem tersebut tidak cocok dengan gaya kepemimpinannya. "Saya orang luar yang masuk ke BPN. Saya tak ingin keluar tapi meninggalkan dendam," ujarnya. Dia berjanji membenahi kualitas anak buahnya.
Tri Rismaharini Sigap Tanggapi Masalah Sosial di Kecamatan Lewa dan Letis
13 hari lalu
Tri Rismaharini Sigap Tanggapi Masalah Sosial di Kecamatan Lewa dan Letis
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, lakukan kunjungan kerja ke RSUD Umbu Rara Meha dan Puskesma Lewa, di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
Kemensos Berikan Instalasi Pengolahan Air Terpadu untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Desa Pambotanjara
13 hari lalu
Kemensos Berikan Instalasi Pengolahan Air Terpadu untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Desa Pambotanjara
Salah satu warga Desa Pambotanjara, dengan langkah pasti, masuk ke area instalasi pengolahan air terpadu, pemberian Kementerian Sosial untuk membantu pemenuhan air bersih masyarakat.
Menteri Trenggono : Pengelolaan Sedimentasi untuk Kesejahteraan Masyarakat
21 hari lalu
Menteri Trenggono : Pengelolaan Sedimentasi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pilot project inovasi pengembangan kawasan berbasis pemanfaatan sedimen memiliki dampak signifikan untuk kemakmuran/kesejahteraan masyarakat.