Pilkada Padang Pakai Kardus

Reporter

Editor

Harun Mahbub

Minggu, 2 Maret 2014 20:30 WIB

orang Pawang hujan membaca mantra saat mengalihkan awan mendung usai anggota Paspampres memberikan kode kepadanya dalam kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Situs Megalit Gunung Padang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (25/2). TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Padang- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang akan menggunakan kotak surat suara dari kardus, pada Pemilihan Kepala Daerah Padang putaran kedua pada, Rabu 5 Maret 2014. Kotak dari kardus ini digunakan karena jadwal Pilkada dengan pemilihan legislatif (Pileg) dekat. Sementara kotak alumuniom akan digunakan untuk Pileg.

Ketua KPU Padang, Alison, mengatakanlangkah itu untuk mengantisipasi jika ada sengketa Pilkada. Sebab, selama sengketa surat suara harus tetap tersimpan dalam kotak suara. "Jadi, kalau menggunakan kotak alumanium, kotak suara tersebut pasti tak bisa digunakan pada Pileg," ujarnya, Ahad 2 Maret 2014.

Kotak suara dari kardus ini diproduksi 1532 buah, sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Padang. Anggarannya dari Pemerintah Kota Padang sebesar Rp175juta.

Wakil Ketua KPU Padang bidang logistik Frista Termasuk menggunakan kunci double T dan gembok, untuk keamanannya," ujarnya. Saat ini, kotak surat sudah didistribusikan ke 1532 TPS.

Warga kota Padang akan memilih walikota dan walikota periode 2014-2019 pada Pilkada putaran kedua, Rabu 5 Maret 2014. Pemungutan suara dilakukan di 1.532 tempat pemungutan suara yang tersebar di 104 kelurahan di 11 kecamatan di Kota Padang.

Ada dua pasangan calon walikota dan wakil walikota Padang yang akan bertarung pada putaran kedua ini. Yaitu, pasangan independen, Desri Ayunda dan James Helywardi dengan pasangan inkumben Mahyeldi Ansharullah dan Emzalmi, yang diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan. (Baca :Pilkada Padang Dua Putaran)

ANDRI EL FARUQI


Terpopuler
Beda Jokowi-Ahok Marah Bikin Risma-Whisnu Ngakak
Prabowo: Lebih Bagus Saya Kudeta Saat itu...
Ini Penuturan Saksi Penolong Keluarga Tewas Bunuh Diri

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya