TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Amanat Nasional, Chandra Tirta Wijaya, mendukung moratorium iklan kampanye di stasiun televisi. Chandra menyebut alasan pemilik televisi yang menyatakan iklan hanya untuk sosialisasi keberhasilan mengada-ada.
"Mereka punya waktu sosialisasi sejak tahun lalu," kata Chandra, yang juga anggota Komisi Pertahanan dan Penyiaran Dewan Perwakilan Rakyat, di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat, 28 Februari 2014.
Dia mengingatkan, moratorium ini hanya berlangsung selama dua pekan. Chandra menjelaskan, selama rentang waktu tersebut, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia akan merumuskan aturan main mengenai kampanye di televisi. Dia menyatakan kebijakan tersebut tepat.
Selama ini Badan Pengawas Pemilu kesulitan menindak pelaku pelanggaran kampanye di televisi karena tak memiliki perangkat dan dasar hukum. Karena itu, kata Chandra, DPR mendorong pembentukan gugus tugas untuk mengawasi penyalahgunaan frekuensi publik oleh partai.
Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika memberi rekomendasi ke pengadilan untuk mencabut izin siaran bagi stasiun televisi yang melanggar aturan iklan kampanye.
Ada beberapa sanksi bagi stasiun TV yang melakukan pelanggaran, yakni penghentian sementara sampai ada perubahan dalam program, pengurangan durasi tayangan, dan yang terberat, pencabutan izin hak siar. "Tapi harus melalui pengadilan," kata Ketua KPI, Judhariksawan, di kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Jumat, 28 Februari 2014.
Ia mencontohkan kasus iklan kampanye yang marak belakangan ini, seperti program Kuis Kebangsaan di RCTI, stasiun televisi milik calon wakil presiden Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo. Menurut dia, tayangan itu mengandung unsur kampanye sehingga harus diberi sanksi berupa penghentian program sementara sampai ada perubahan.
WAYAN AGUS PURNOMO
Berita terkait
Soal Peluang Jadi Menteri ESDM di Kabinet Prabowo, Eddy Soeparno Ikut Arahan Zulhas
9 hari lalu
Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno akan mengikuti arahan ketua umumnya Zulkifli Hasan untuk peluang menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaZulkifli Hasan Sebut Gerindra dan PAN Siapkan Ridwan Kamil Maju di Pilgub Jakarta
9 hari lalu
PAN berencana menjalin koalisi dengan sejumlah partai lain untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta.
Baca SelengkapnyaAlasan PAN Usulkan Nama Yandri Susanto sebagai Calon Menteri Prabowo
9 hari lalu
Nama Yandri Susanto menyusul disiapkan oleh PAN sebagai calon menteri di Kabinet Prabowo. Sebelumnya, ada Eko Patrio.
Baca SelengkapnyaPetinggi PAN Sampaikan Doa Jatah di Kabinet Bertambah, Prabowo: Masuk Itu Barang
9 hari lalu
Petinggi PAN menyampaikan doa politik tentang jatah menteri di kabinet dalam Rakornas partainya di Jakarta, yang dihadiri Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaRakornas Dihadiri Prabowo, Petinggi PAN Doa Dapat Jatah di Kabinet Bertambah
9 hari lalu
Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay dalam doanya di Rakornas, turut membahas jatah menteri untuk partainya di kabinet Prabowo.
Baca SelengkapnyaAlasan PAN Belum Beri Rekomendasi Emil Dardak Maju dengan Khofifah di Pilkada Jawa Timur
10 hari lalu
PAN belum memberikan rekomendasi kepada Emil Dardak karena Demokrat belum melakukan komunikasi politik dengan mereka.
Baca SelengkapnyaSetelah Eko Patrio, PAN Hembuskan Nama Yandri Susanto untuk Jadi Menteri Kabinet Prabowo
10 hari lalu
Nama Yandri Susanto diusulkan dari kader PAN daerah yang akan mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dan Rakornas Pilkada pada hari Kamis ini.
Baca SelengkapnyaPAN Punya 2 Alasan Akan Sodorkan Eko Patrio Jadi Kandidat Menteri Kabinet Prabowo
13 hari lalu
Politikus PAN Eko Hendro Purnomo atau beken sebagai komedian Eko Patrio tengah disiapkan partainya untuk membantu kabinet Prabowo Subianto. Alasannya?
Baca SelengkapnyaSidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain
17 hari lalu
PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.
Baca SelengkapnyaKecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo
20 hari lalu
Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?
Baca Selengkapnya