TEMPO.CO, Surabaya - Pamitan mundur Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ke SKPD mengejutkan pengamat politik Universitas Airlangga, Haryadi. "Oya? Benar itu? Kapan?" kata Haryadi saat dihubungi Tempo, Kamis, 27 Februari 2014.

Jika memang benar Risma mundur, Haryadi menganggap ada masalah yang mendasar dan bukan sekadar teknis prosedural pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya. Apalagi Risma dikabarkan sudah bertemu dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam tiga tahapan yang sebenarnya bertujuan untuk menjembatani. Mulai dari utusan DPP, Sekjen dan Wakil Sekjen, serta terakhir Ketua Umum PDIP Megawati.

"Kalau hanya teknis prosedural, sangat tidak masuk akal. Ada problem yang jauh sangat mendasar. Yang tahu, ya, Risma dan PDIP," kata Haryadi.

Menurut Haryadi, keputusan Komisi II Bidang Pemerintahan DPR RI mengembalikan persoalan Wakil Wali Kota Surabaya kepada DPRD Surabaya bukanlah alasan utama Risma mundur. Dari kacamata prosedural, semua pihak sudah mengetahui keputusan akhir yang akan diambil Komisi II. Pendapat bahwa panitia pemilih yang diterabas dan kuorum yang tidak terpenuhi, menurut Haryadi, masih multi-interpretasi.

Haryadi menilai ada alasan yang lebih mendasar dan politis. Haryadi mengatakan muara persoalan ini menjadi keruh karena menjelang kontestasi pemilu. Sikap Risma justru menjadi kekuatan kelompok politik lain untuk memanfaatkan momen ini.

Selama ini PDIP menjadi musuh bersama dari kekuatan politik yang ada. Berbagai riset menyatakan bahwa PDIP unggul karena memajukan Joko Widodo sebagai calon presiden. Majunya Jokowi akan mempengaruhi partai lain, sekalipun dalam pemilu legislatif. "(Jika Jokowi dimajukan), nyaris enggak tertandingi. Ini membuat kekuatan politik lainnya resah," ujarnya.

Tiba-tiba ada celah dengan munculnya Risma. Isu Risma seakan menjadi permainan politik bagi yang lain. Baik bermain untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan partai. Namun tetap bermuara ke pemilu.

Menurut Haryadi, isu ini menjadi ujian berat bagi PDIP. Ia menyarankan Risma agar tidak dijadikan permainan pihak lain di luar PDIP. Bila tidak, kasus ini akan merugikan PDIP maupun Risma sendiri. PDIP akan merugi karena image terganggu dan Risma akan dianggap tidak tahu berterima kasih.

AGITA SUKMA LISTYANTI