Korupsi Rehabilitasi Kali, Pejabat Serang Diperiksa

Reporter

Senin, 10 Februari 2014 21:25 WIB

TEMPO/ Machfoed Gembong

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Serang, Hidayat, diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang pada Senin, 10 Februari 2014, dalam kaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi Kali Kebanyakan di Kota Serang senilai Rp 2,2 miliar.

Selain Hidayat, penyidik juga memeriksa Sekretaris Dinas DPU Kota Serang, Arifatullah; Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPU Kota Serang, Tubagus Bajur; dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tarsono.

Keempat pejabat yang diperiksa ini datang ke Kejaksaan Negeri Serang pada pukul 10.00 WIB. Mereka langsung diperiksa oleh tim penyidik di lantai dua kantor Kejaksaan Negeri Serang. Pemeriksaan para pejabat ini baru selesai pada pukul 16.00 WIB.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Serang, Triono Rahyudi, mengatakan empat orang yang diperiksa ini masih berstatus sebagai saksi. "Kami memeriksa soal berkas dan alur pelaksanaan proyek. Namun untuk kerugian keuangan negara masih belum diketahui karena harus menunggu perhitungan dari BPKP," kata Triono, Senin, 10 Februari 2014.

Triono menjelaskan proyek yang diduga diselewengkan terdiri atas dua paket pekerjaan, yakni pada tahun anggaran 2010 senilai Rp1,6 miliar dan pada 2012 senilai Rp 600 juta. "Modusnya yaitu kekurangan pekerjaan, atau pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan spec," kata Triono.

Menurut Triono, hingga saat ini penyidik belum menetapkan satu pun tersangka. Alasannya, jumlah uang negara yang diduga diselewengkan masih belum diketahui.

Triono menyatakan, sebelum memeriksa, Kejaksaan telah menggeledah Kantor DPU Kota Serang pada November tahun lalu. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti-bukti lain yang mendukung proses penyidikan.

"Penggeledahan sejumlah ruangan di antaranya ruang kerja Kabid SDA, Kasubag Keuangan, dan ruang kerja beberapa kepala seksi yang saat proyek menjabat sebagai PPTK, panitia pengadaan, dan panitia pemeriksa pekerjaan," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan, beberapa dokumen yang telah disita meliputi dokumen lelang, laporan progres hasil pekerjaan, dan dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan.

Adapun Hidayat mengatakan pemeriksaan oleh penyidik itu menyangkut pelaksanaan pelelangan, pelaksanaan kegiatan, hasil pelaksanaan pekerjaan, dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Saya hanya menerangkan sekitar mekanisme saja," kata Hidayat.

Menurut Hidayat, ia siap datang jika kembali dipanggil Kejaksaan. "Saya sebagai warga negara harus mendukung langkah penegak hukum dalam pemberantasan korupsi," katanya.

WASI'UL ULUM

Berita terpopuler:
Guru Dapat Gelar Gr, seperti Dokter
Buntut Usman Harun, RI Mundur dari Singapore Airshow
5 Tip Main Game Flappy Bird
3 Tanggapan Jokowi yang Tak Biasa Soal Capres

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.

Baca Selengkapnya

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.

Baca Selengkapnya