Panglima TNI Emoh Ganti Nama KRI Usman-Harun
Senin, 10 Februari 2014 11:10 WIB
Usman Haji Mohamed Ali (kiri) dan Harun Said. istimewa
TEMPO.CO , Jakarta - Meski Singapura protes, Panglima TNI Jenderal Moeldoko tak akan mengganti nama KRI Usman-Harun. Menurut dia, persoalan antara Singapura dan Indonesia sudah selesai tahun 1973. Saat itu Perdana Menteri Lee Kuan Yew berziarah ke makam Usman dan Harun di Taman Makam Pahlawan sambil menabur bunga. (Baca: Di Balik Ziarah PM Singapura ke Makam Usman-Harun) Karena itu, Moeldoko heran dengan Singapura yang baru protes sekarang meski penamaan sudah sejak tahun 2011. “Itu sudah 2011 kenapa baru sekarang protes,” kata Moeldoko di DPR, Senin, 10 Februari 2014. Sebelumnya Singapura mengkritik soal penamaan KRI Usman-Harun. Alasan negara itu, dua Marinir Indonesia itu bersalah dalam kasus pengeboman gedung MacDonald di Orchad Road pada 10 Maret 1965 saat era konfrontasi Indonesia-Malaysia. (Baca: Aksi Heroik Asal Mula Nama KRI Usman Harun) . Dalam ledakan yang menewaskan tiga orang itu, Usman Haji Mohamed Ali dan Harun Said dinyatakan bersalah. Mereka dieksekusi di Singapura pada 17 Oktober 1968. (Baca: Bagaimana Upaya Terakhir RI Bebaskan Usman-Harun? ) Kritik Singapura itu pun berujung panjang. David Boey, mantan bidang koresponden pertahanan Straits Times, menulis kolom di Straits Times yang menyarankan agar KRI itu tak diizinkan memasuki perairan Singapura. (Baca: Tragedi di Balik Penamaan KRI Usman Harun) dan (Baca: Panas-Dingin Hubungan RI-Singapura) .SUNDARI
Terpopuler Buntut Usman Harun, RI Mundur dari Singapore Airshow 3 Tanggapan Jokowi yang Tak Biasa Soal Capres Publik DKI Lebih Pilih Mega Ketimbang Jokowi Gadis Ini Nekat Cuit Foto Selfie Bugilnya
Jokowi dan Lee Hsien Loong Gaungkan Keberlanjutan Kerja Sama Indonesia-Singapura
1 hari lalu
Jokowi dan Lee Hsien Loong Gaungkan Keberlanjutan Kerja Sama Indonesia-Singapura
Sama-sama lengser tahun ini, Presiden Jokowi dan PM Singapura Lee Hsien Loong menyoroti pentingnya keberlanjutan kerjasama di antara kedua negara.
Baca Selengkapnya
PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik
6 hari lalu
PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik
PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.
Baca Selengkapnya
Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres
25 hari lalu
Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres
Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.
Baca Selengkapnya
Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP
27 hari lalu
Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP
Bos PT SHB Enik Waldkonig mengaku menemui sejumlah lembaga negara saat mau menawarkan program ferienjob ke universitas di Indonesia.
Baca Selengkapnya
KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob
28 hari lalu
KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob
Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan rapat evaluasi terkait program magang ferienjob 2023 pada minggu lalu.
Baca Selengkapnya
Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak
28 hari lalu
Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak
KSP Moeldoko mengatakan baru tahu soal ferienjob dan minta diadakan rapat untuk membahasnya.
Baca Selengkapnya
Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo
29 hari lalu
Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo
Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat.
Baca Selengkapnya
KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus
29 hari lalu
KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus
Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Baca Selengkapnya
Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya
45 hari lalu
Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya
Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.
Baca Selengkapnya
AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?
52 hari lalu
AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?
AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
18 menit lalu
13 jam lalu
13 jam lalu
14 jam lalu
15 jam lalu
16 jam lalu
16 jam lalu
18 jam lalu
19 jam lalu
20 jam lalu