SBY Minta Pertimbangan DPR Soal Pecat Azlaini Agus  

Reporter

Minggu, 2 Februari 2014 21:48 WIB

Azlaini Agus. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pertimbangan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memecat Wakil Ketua Ombudsman (non-aktif) Azlaini Agus. “Kami harapkan DPR dapat memberikan pertimbangan berkenaan dengan rekomendasi pemberhentian tetap Azlaini Agus sebagai Wakil Ketua merangkap anggota Ombudsman,” demikian tulis Presiden dalam surat kepada pimpinan DPR tertanggal 24 Desember 2013.


Dalam surat yang salinanya diperoleh Tempo, Presiden merujuk pada Undang-Undang Ombudsman Pasal 19 yang menyebutkan “Untuk dapat diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman seseorang harus memenuhi syarat-syarat: cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik, serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela.”


SBY juga merujuk Pasal 22 yang menyebut Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dapat diberhentikan jika tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan seperti diatur Pasal 19. Adapun pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dari jabatannya--menurut Pasal 22---dilakukan oleh Presiden.


Presiden dalam surat tersebut juga merujuk pada rekomendasi Majelis Kehormatan Ombudsman yang telah menyatakan Azlaini melanggar koder etik Ombudsman dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Ketua merangkap anggota Ombudsman. Majelis Kehormatan Ombudsman pada 29 November 2013 telah merekomendasikan Azlaini dipecat secara permanen dan menjatuhkan sanksi lainnya yang memungkinkan.


Azlaini diangkat oleh Presiden pada 10 Februari 2011 setelah dia mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Pemerintahan DPR dan kemudian disetujui paripurna DPR.


Advertising
Advertising

Azlaini direkomendasikan dipecat karena menampar Yana Novia, petugas di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, pada 28 Oktober 2013 lalu. Saat itu Yana menjelaskan bahwa penerbangan dari Pekanbaru ke Kuala Namu, Sumatera Utara, ditunda karena cuaca buruk akibat aktivitas vulkanik Gunung Sinabung.


Azlaini juga memaki Barinas, satpam bandara, dengan sebutan kecoak ketika Barinas menegur Azlaini yang melakukan kekerasan. Akibat kasus ini, Azlaini dinonaktifkan dari tugas Ombudsman sejak 30 Oktober 2013. Kepolisian telah menetapkan Azlaini sebagai tersangka. Dia dijerat tiga pasal sekaligus.


Ketua Majelis Kehormatan Ombudsman Masdar Farid Mas`udi mengatakan kelakuan Azlaini menampar dan merendahkan orang di depan umum tidak mencerminkan keteladanan dan sikap saling menghargai yang diatur kode etik Ombudsman. ”Azlaini memiliki kecenderungan berkata kasar. Sikap ini dilakukan baik terhadap kolega, bawahan, pegawai di lingkungan Ombudsman, dan tempat-tempat yang dikunjungi Azlaini,” ujar dia, 29 November 2013 lalu.


NURHASIM


Berita Terpopuler
Ahok Akhirnya Makan Siang di Rumah Prabowo Subianto
11 Korban Sinabung Termasuk Wartawan TV One
Moyes Tak Tahu Harus Bagaimana Lagi untuk Menang
Anak Murry Koes Plus Pingsan Saat Pemakaman
Eros Djarot: Bodoh Kalau Banjir Salahkan Jokowi

Berita terkait

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

20 jam lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

16 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

18 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

20 hari lalu

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan menanggapi dugaan korupsi di balik tingginya harga bawang putih.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

20 hari lalu

Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

Menteri Basuki Hadimuljono akan tinjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah libur Lebaran.

Baca Selengkapnya

Soal Pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang dari Luar Negeri, Ombudsman: Berpotensi Maladministrasi

22 hari lalu

Soal Pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang dari Luar Negeri, Ombudsman: Berpotensi Maladministrasi

Ombudsman mendorong agar Kementerian Perdagangan segera memberikan kepastian layanan atas penumpukan pemeriksaan barang bawaan.

Baca Selengkapnya

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

22 hari lalu

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?

Baca Selengkapnya

Nasir Djamil Tolak Peleburan Ombudsman dan KPK: Keduanya Punya Tupoksi Berbeda

25 hari lalu

Nasir Djamil Tolak Peleburan Ombudsman dan KPK: Keduanya Punya Tupoksi Berbeda

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil tidak setuju dengan peleburan Ombudsman dan KPK. Kedua lembaga itu memiliki tupoksi berbeda.

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR Anggap Peleburan KPK dan Ombudsman Kurang Tepat

25 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Anggap Peleburan KPK dan Ombudsman Kurang Tepat

Menurut Didik, kehadiran KPK telah berkontribusi positif dalam mengawal terwujudnya Indonesia bersih dari korupsi.

Baca Selengkapnya

Eks Penyidik Sayangkan KPK Tak Tegas Bersikap soal Isu Peleburan

25 hari lalu

Eks Penyidik Sayangkan KPK Tak Tegas Bersikap soal Isu Peleburan

Yudi Purnomo Harahap menyayangkan KPK yang tidak tegas bersikap menanggapi isu peleburan KPK dan Ombudsman RI.

Baca Selengkapnya