Juru Bicara KPK Johan Budi. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo mengaku belum bisa memastikan pemanggilan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, untuk diperiksa. Sebelumnya, nama Idrus disebut-sebut dalam persidangan kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi dengan terdakwa Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih dan pengusaha Cornelis Nalau Antun pada Kamis kemarin.
"Pengakuan di persidangan bisa jadi sudah disampaikan saat proses penyidikan. Idrus pernah dipanggil di KPK dan sudah cukup keterangannya. Tidak dipanggil lagi," kata Johan di gedung KPK, Jumat, 24 Januari 2014.
Menurut Johan, pengakuan yang muncul di persidangan memang bisa dikembangkan. Namun informasi itu harus divalidasi dan didukung oleh fakta-fakta. "Kalau hanya pengakuan dan buktinya belum ada, orang tersebut tidak harus dipanggil KPK," katanya.
Adapun validasi, ujar dia, tidak harus selalu dilakukan dengan memanggil orang yang bersangkutan. "Bisa juga ditelusuri bukti-bukti dan fakta-fakta dulu. Kalau kesimpulannya benar, baru dipanggil," kata Johan.
Nama Idrus disebut dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Chairun Nisa. Idrus diduga terlibat kasus suap penanganan pilkada yang melibatkan calon Wali Kota Palangkaraya Riban Satya yang saat itu berstatus inkumben. Tak hanya Idrus, kasus ini juga menyeret Ketua Bidang Organisasi Golkar, Mahyudin.
Dalam BAP, Chairun Nisa menyebutkan mengetahui penyerahan uang Rp 2 miliar di kantor DPP Golkar. Uang itu akan diberikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (saat itu) Akil Mochtar. Uang untuk Akil diberikan melalui Idrus dan Mahyudin.
Pada 31 Desember 2013, Idrus diperiksa KPK dalam kaitan dengan kasus dugaan suap di lingkungan Mahkamah Konstitusi untuk tersangka bekas Ketua MK Akil Mochtar, yang juga merupakan bekas kader Golkar. Saat itu Idrus mengklaim hanya ditanya soal proses penetapan pasangan calon kepala daerah di partainya.
