DPRD Temanggung Putuskan Turunkan Bupati

Reporter

Editor

Rabu, 12 Januari 2005 14:45 WIB

TEMPO Interaktif, Temanggung: Menyikapi tuntutan masyarakat, DPRD kabupaten Temanggung, Rabu (12/1) pukul 12.30 WIB menggelar rapat paripurna, untuk memutuskan menurunkan bupati Temanggung Toto Ari Prabowo. Hanya saja mereka tidak ingin mengulangi peristiwa yang terjadi di kabupaten Kampar, provinsi Riau, mereka ingin agar bupati turun dan segera disetujui Depdagri. Dalam rapat paripurna itu, 31 dari 45 anggota DPRD kabupaten Temanggung hadir. Lima dari enam fraksi yang ada di DPRD Temanggung memutuskan menyetujui penurunan Toto Ari Prabowo. Satu-satunya fraksi yang tidak hadir dalam rapat paripurna yang mendadak itu adalah fraksi Partai Golkar. Sebelumnya, ribuan masyarakat Temanggung turun ke jalan mendesak agar DPRD segera menggelar rapat pleno untuk menurunkan bupati Temanggung. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Temanggung, Bambang Sukarno dan Muh. Sya'roni. Sedangkan piminan dari Partai Golkar, Tunggul Purnomo tidak hadir. Dalam rapat paripurna itu masing-masing fraksi diberi kesempatan menyampaikan pandangan dan sikap fraksi. Fraksi PDIP dengan tegas menyatakan mendesak agar DPRD segera menurunkan bupati Toto Ari Prabowo. Begitu juga dengan fraksi Kebangkitan Bangsa, fraksi Amanat Nasional, fraksi Persatuan Pembangunan, dan faksi Keadilan Sejahtera dan fraksi Demokrat, mereka sepakat agar bupati diturunkan. "Selama ini kita sudah menahan geram karena banyak kebijakan bupati yang tidak populer, kalau kita menurunkan bupati itu bukan sekedar amar ma'ruf tapi sekaligus nahi munkar," kata Wakil Ketua fraksi PPP, Abdul Wahab Wahid Mustofa, dalam rapat pleno tersebut. Anggota fraksi di DPRD kabupaten Temanggung berjumlah 45 orang, PDIP 10 orang, Golkar 11 orang, PKB enam orang, PAN lima orang, PPP delapan orang, PKS 4 orang dan PRD 1 satu orang. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang dahulu pendukung Toto, dalam rapat paripurna kali ini menyetujui Toto diturunkan. Usai rapat paripurna, ketua DPRD Temanggung mengatakan, DPRD segera mengajukan hak angket dan hak interplasi kepada bupati dan selanjutnya akan langsung diikuti dengan langkah menurunkan bupati. "Krisis kepemimpinan yang terjadi sekarang harus segera diakhiri, kami sangat prihatin karena putra-putri terbaik Temanggung ternyata memilih mundur daripada harus berseberangan dengan pimpinannya, maka tidak ada cara lain kecuali kami mendukung keinginan masyarakat yang lebih banyak dan putra-putra terbaik kami itu," kata Bambang. Rapat pariopurna ini hanya berlangsung selama satu jam hingga pukul 13.30 WIB.Syaiful Amin

Berita terkait

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

1 hari lalu

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

7 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

10 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

32 hari lalu

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan

Baca Selengkapnya

Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

40 hari lalu

Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.

Baca Selengkapnya

William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

43 hari lalu

William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

48 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

48 hari lalu

Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

54 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya