TEMPO Interaktif, Jakarta: Pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan Iskandar Sitorus, menyatakan siap diperiksa polisi, sehubungan pelaporan warga Buyat di Mabes Polri atas dugaan pemalsuan tandatangan, Jumat (7/1). "Kami siap di-labfor-kan (diuji di Laboratorium Forensik Kriminal Polisi)," ujarnya, Rabu (12/1) di Kantor LBH Kesehatan, Manggarai, Jakarta.Hal senada diungkapkan Kuasa Hukum Iskandar, Sabar Nababan. "Boleh saja dicek di kepolisian. Kami mendatangani surat kuasa tersebut setelah tiga warga Buyat menandatanganinya. Dan bukan sebelum mereka (warga Buyat)," tuturnya. Kemarin, lima warga Buyat menemui Perhimpunan Advokat Indonesia (PAI). Mereka selain melaporkan pemalsuan tandatangan oleh LBH Kesehatan, juga meminta pertimbangan atas kemungkinan pelanggaran kode etik advokat yang telah dilakukan LBH Kesehatan. Saat itu, Ketua Umum PAI, Otto Hasibuan, menyarankan warga Buyat untuk menunggu kerja polisi. "Polisi yang akan menguji keabsahan tandatangan tersebut," ujarnya. Lebih lanjut Otto mengatakan, PAI akan menindak tegas para kuasa hukum warga Buyat jika terbukti tidak memiliki izin advokat. "Sanksi dimulai dari surat teguran hingga pencabutan izin advokat," paparnya. Walau demikian, kata dia, LBH Kesehatan siap jika warga Buyat mencabut surat kuasa hukumnya. Kuasa Hukum warga Buyat lainnya, August Pasaribu, menanggapi dugaan pelanggaran kode etik advokat semestinya tidak diarahnya pada kuasa hukum LBH Kesehatan. "Malah mereka yang mengaku sebagai kuasa hukum warga Buyat yang baru itu, yang melanggar kode etik. Karena sampai detik ini, warga Buyat belum mencabut surat kuasa hukum dari kami," tegasnya. Ketika ditanya, apakah LBH Kesehatan akan menggugat balik warga Buyat ataupun LSM yang berada dibelakangnya (Walhi dan Jatam), Iskandar menyatakan LBH Kesehatan akan bersikap pasif. "Untuk sementara ini kami wait and see saja," ujarnya. Ariyani
Berita terkait
3 Campuran Infused Water untuk Menunjang Diet
4 Agustus 2018
Infused water dapat meningkatkan metabolisme, menekan nafsu makan, sampai menambah kalori yang dibakar hingga 30 persen.
Baca SelengkapnyaAnak Henry Yosodiningrat Terjerat Narkoba, Polisi Diminta Adil
11 April 2018
Analis Kebijakan LBH Masyarakat mendukung keputusan polisi memulangkan anak Henry Yosodiningrat meski sempat disebut positif narkoba.
Baca SelengkapnyaAhli Kesehatan Kanada Minta Indonesia Melarang Penggunaan Asbes
26 Juli 2017
Peneliti dari Universitas Laval Kanada meminta pemerintah Indonesia melarang penggunaan asbes karena menyebabkan penyakit pernapasan dan kematian.
Baca SelengkapnyaLBH Masyarakat Soroti Perdagangan Gelap Narkotika di Lapas
3 Februari 2017
LBH Masyarakat menyoroti kemudahan masuknya akses telekomunikasi seperti ponsel ke dalam lapas.
Baca SelengkapnyaReklamasi Pulau G Dilanjutkan, Menteri Luhut Disomasi
16 September 2016
LBH Jakarta mensomasi Menteri Kemaritiman Luhut Panjaitan karena melanjutkan pembangunan reklamasi Pulau G.
Baca SelengkapnyaWalhi Akan Sampaikan Sikap Soal Putusan Bebas Newmont
25 April 2007
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) siang ini berencana mengadakan konferensi pers menanggapi putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Manado atas PT Newmont Minahasa Raya dan Direkturnya Richard B. Ness. Lembaga ini mengundang media baik cetak maupun elektronik untuk menyampaikan sikapnya.
Baca SelengkapnyaEks Warga Buyat Long March 300 Kilometer ke Manado
3 April 2007
Sebanyak 96 warga eks Buyat yang sekarang memilih pindah ke Duminanga, Kabupaten Bolaang Mongondow, melakukan long march sejauh 300 kilometer ke Manado.
Baca SelengkapnyaDPR Persoalan Perdamaian Pemerintah-Newmont
18 Februari 2006
Komisi Lingkungan DPR mempersoalkan langkah pemerintah berdamai dengan PT Newmont Minahasa Raya dengan membuat good will agreement dalam kasus mencemarkan lingkungan di Buyat Pante, Minahasa. "Kami akan minta penjelasan pemerintah," kata Ketua Komisi Lingkungan, Sonny Keraf, kemarin.
Baca SelengkapnyaPemerintah Minta Dukungan untuk “Melawan” Newmont
17 Februari 2006
Menteri Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar, meminta publik mendorong pemerintah memenangkan gugatan pidana atas PT Newmont Minahasa Raya yang di Pengadilan Negeri Manado, Sulawesi Utara. Ia mengatakan goodwill agreement pemerintah dengan Newmont pada Kamis lalu tak menyurutkan langkah untuk tetap mempidanakan perusahaan yang dituduh mencemari Teluk Buyat itu.
Baca SelengkapnyaAburizal Bantah US$ 30 Juta Kompensasi Kasus Buyat
17 Februari 2006
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie, mengatakan, dana US$ 30 juta dari PT. Newmont Minahasa Raya untuk pembangunan berkelanjutan setelah perusahaan penambang emas ini beroperasi di Messel, Ratototok, Sulawesi Utara. "Bukan (untuk) kompensasi karena pencemaran," katanya hari ini di Manado, Sulawesi Utara, setelah meninjau beberapa lokasi banjir di provinsi itu.
Baca Selengkapnya
