Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan dengan mengenakan poster kasus-kasus pelanggaran HAM mengelilingi komplek Istana, saat aksi Kamisan, Jakarta Pusat (16/1). ANTARA/Fanny Octavianus
TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Hak Asasi Manusia, Human Rights Watch, menilai pola diskriminasi meningkat di Indonesia pada 2014. Hal itu dijabarkan dalam laporan tahunan Human Rights Watch 2014. Jaminan terhadap kelompok agama minoritas dan kepemimpinan perempuan semakin menurun.
"SBY hanya berbicara tanpa aksi saat menghadapi aparat pemerintah dan kelompok militan yang bertujuan mengekang hak perempuan dan kelompok agama minoritas," kata Phelim Kine, Direktur Human Rights Watch Wilayah Asia, dalam rilis yang diterima Tempo pada Rabu, 22 Januari 2014.
Menurut laporan itu, pemerintahan SBY gagal menegakkan hukum untuk melindungi kebebasan beragama. Human Rights Watch mengatakan, ratusan peraturan daerah yang mendiskriminasikan perempuan dan kelompok agama minoritas perlu dihapus atau direvisi. Pemerintah juga diminta membebaskan puluhan narapidana politik yang mayoritas aktivis dari Papua dan Maluku untuk menghormati perbedaan pendapat.
"Jika SBY tidak mengambil keputusan pada masa akhir kepemimpinannya, rezimnya akan mewariskan kegagalan melindungi hak rakyat Indonesia," ujar Phelim.
Berdasarkan pantauan Human Rights Watch, kondisi penegakan HAM di Papua masih kacau. TNI dan polisi masih melakukan tindak kekerasan tanpa bisa dijerat hukum. Mereka juga dituduh menggunakan senjata mematikan untuk melawan kelompok pendukung Papua Merdeka.
Terkait peraturan yang diskriminatif, laporan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebutkan, terdapat 60 peraturan daerah baru yang diskriminatif terhadap perempuan pada 2013. Total ada 282 peraturan daerah yang dinilai diskriminatif. Sebanyak 79 peraturan, di antaranya, mengatur kewajiban secara hukum bagi perempuan mengenakan hijab.
Salah satu peraturan pemerintah yang dinilai diskriminatif adalah Undang-Undang Organisasi Masyarakat yang disahkan Juli tahun lalu. Human Rights Watch menilai peraturan itu diskriminatif, karena mewajibkan organisasi menganut paham monoteisme tanpa mempertimbangkan pandangan religius atau sekulernya.
"Banyak kebijakan pemerintah di tahun 2013 yang berefek negatif terhadap Hak Asasi Manusia. Tantangan ke depan, Indonesia perlu presiden yang bisa menempatkan perlindungan HAM sebagai prioritas," kata Kine.
Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM
9 hari lalu
Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM
Pemimpin Partai Buruh Israel mengatakan batalion Netzah Yehuda dalam Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membunuh warga Palestina "tanpa alasan yang jelas".
Komnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin
27 hari lalu
Komnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin
BPJS Ketenagakerjaan diduga melanggar hak atas kesejahteraan, kesehatan, dan perlakuan diskriminatif karena menolak klaim-klaim kematian transpuan yang merupakan peserta aktif.
