Gubernur Banten, Atut Chosiyah menuju mobil tahanan setelah menjalani proses pemeriksaan KPK, Jakarta, 20 Desember 2013. KPK resmi menahan Atut dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilu Kada Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Serang - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sudah menandatangani dokumen dan surat-surat penting, termasuk APBD Banten 2014 untuk keberlangsungan roda pemerintahan di Provinsi Banten. Untuk kendali pemerintahan Banten, Atut memang masih tetap memegang kendali meski ia ada di dalam tahanan.
Sekretaris Daerah Provinsi Banten Muhadi mengatakan utusan dari Pemprov Banten telah menemui Ratu Atut yang saat ini ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta, pada Selasa, 20 Januari 2014. "Beberapa surat penting untuk menggerakkan roda pemerintahan di Provinsi Banten sudah ditandatangani," kata Muhadi, Rabu, 22 Januari 2014.
Muhadi mengatakan, beberapa surat penting yang ditandatangani gubernur tersebut, yakni menyangkut hasil evalusi APBD kabupaten/kota dan juga surat keputusan gubernur terkait pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan lainya.
"Jadi, kewenangan yang penting tetap (di Ratu Atut Chosiyah ). Dengan adanya penandatanganan beberapa berkas penting itu, beberapa kegiatan pembangunan di Banten bisa berjalan," kata Muhadi.
Muhadi menegaskan, untuk kewenangan pengendali pemerintahan Provinsi Banten masih berada di Ratu Atut. Sebab, hingga saat ini belum ada kewenangan yang dialihkan kepada Wakil Gubernur Rano Karno. "Memang tidak ada berkas penyerahan kewenangan yang kami ajukan," ujar Muhadi.
Sebelumnya, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten Deden Apriyandhi mengatakan ada sekitar 13 dokumen di Pemprov Banten yang sangat penting untuk segera ditandatangani gubernur. Sebanyak 13 dokumen tersebut di antaranya evaluasi sejumlah APBD kabupaten/kota, SK pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). (baca: Soal Atut, DPRD Banten Minta Gamawan Lobi KPK )
