TEMPO Interaktif, Jakarta:DPR menolak stikerisasi label halal karena akan menaikkan biaya produksi. Informasi halal, kata Suryadharma Ali, Ketua Rapat Kerja Komisi V dan VI DPR dengan Departemen Agama, di Gedung DPR, Rabu (20/3) siang, cukup dengan tulisan “halal” dan nomor sertifikasi MUI, bukan stiker. Sebelumnya pemerintah, lewat surat keputusan menteri agama, memutuskan informasi halal dicantumkan lewat stiker yang dicetak oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). Suryadharma mengatakan, “Kecenderungan akan dicabut setelah dikaji terlebih dahulu.” Surya mengatakan, selain mencabut keputusan ini, pelaksanaan pemeriksaan halal juga akan dikaji kembali. “Akan disempurnakan sesuai semangat undang-undang dan deregulasi,” ujar dia. Komisi V dan VI, menurutnya, menolak stikerisasi label halal pada setiap produk makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan, dan produk lainnya. Rapat kerja sepakat bahwa informasi kehalalan produk akan berlaku seperti saat ini, dengan dilengkapi nomor sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Pengawasan Obat dan Makanan (LPPOM) MUI. ”Jadi yang ditolak stikerisasi, bukan labelisasi. Karena halal haram, sehat dan tidak sehat masyarakat wajib mendapat informasi itu melalui labelisasi halal,” kata Surya. (SS Kurniawan—Tempo News Room)