Harga Elpiji Naik, PKS: Pertamina seperti VOC  

Reporter

Editor

Sutji Decilya

Senin, 6 Januari 2014 09:11 WIB

Ilustrasi Tabung Gas Elpiji 12 Kilogram. ANTARA FOTO/Ismar Patrizki

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Energi DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Asmin Amin, menyesalkan sikap PT Pertamina (Persero) yang secara mendadak menaikkan harga liquid petroleum gas atau sering disebut elpiji. "Ini sama saja menindas orang miskin, maka terkutuklah mereka yang melakukan itu," kata Asmin kepada Tempo, Senin, 6 Januari 2013. (Baca: Ini Dalih Pertamina Menaikkan Harga Elpiji).

Ia menganggap perusahaan minyak pelat merah itu seperti Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di zaman penjajahan Belanda. Pada zaman itu, mereka bertindak mengambil kebijakan tanpa mempedulikan dampaknya kepada masyarakat. "Pertamina seperti VOC," ujar Asmin. (Baca: DPR Ingatkan Efek Domino Kenaikan Harga Elpiji).

Mulai 1 Januari 2014, Pertamina memberlakukan harga baru elpiji nonsubsidi secara serentak di seluruh Indonesia. Rata-rata kenaikan di tingkat konsumen sebesar Rp 3.959 per kilogram. Perusahaan menaikkan harga elpiji karena tingginya harga pokok elpiji di pasar dan melemahnya nilai tukar rupiah yang menyebabkan kerugian perusahaan semakin besar. Pertamina mengklaim merugi Rp 5,7 triliun sepanjang 2013.

Menurut Asmin, kebijakan mendadak Pertamina itu sebelumnya tidak pernah disinggung dalam berbagai rapat di Komisi Energi. Karenanya, Asmin mengaku kaget. "Kami akan membicarakan hal ini dalam masa sidang pekan depan," kata dia. "Akan diusulkan pemanggilan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan untuk memberi penjelasan."

Fraksi PKS memang belum memberikan keputusan resmi soal kebijakan tersebut. Namun, dari pembicaraan awal, menurut Asmin, kemungkinan besar partai akan menolaknya. "Kemungkinan akan meminta kebijakan ini dibatalkan saja," katanya. (Baca: Pejabat Plin-plan Soal Harga Elpiji)

TRI SUHARMAN


Terpopuler:
Mulai Besok, Deddy Corbuzier Digantikan Farhat Abbas
Jadi Host, Farhat Abbas Yakin Tak Membosankan
KontraS: Lima Hal Janggal di Penggerebekan Ciputat
Megawati Diminta Restui Jokowi Jadi Capres 2014
Peluang Menang Duet Megawati-Jokowi Kecil

Berita terkait

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

13 jam lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

1 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

4 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

4 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

5 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

5 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

5 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya