TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Energi DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Asmin Amin, menyesalkan sikap PT Pertamina (Persero) yang secara mendadak menaikkan harga liquid petroleum gas atau sering disebut elpiji. "Ini sama saja menindas orang miskin, maka terkutuklah mereka yang melakukan itu," kata Asmin kepada Tempo, Senin, 6 Januari 2013. (Baca: Ini Dalih Pertamina Menaikkan Harga Elpiji).
Ia menganggap perusahaan minyak pelat merah itu seperti Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di zaman penjajahan Belanda. Pada zaman itu, mereka bertindak mengambil kebijakan tanpa mempedulikan dampaknya kepada masyarakat. "Pertamina seperti VOC," ujar Asmin. (Baca: DPR Ingatkan Efek Domino Kenaikan Harga Elpiji).
Mulai 1 Januari 2014, Pertamina memberlakukan harga baru elpiji nonsubsidi secara serentak di seluruh Indonesia. Rata-rata kenaikan di tingkat konsumen sebesar Rp 3.959 per kilogram. Perusahaan menaikkan harga elpiji karena tingginya harga pokok elpiji di pasar dan melemahnya nilai tukar rupiah yang menyebabkan kerugian perusahaan semakin besar. Pertamina mengklaim merugi Rp 5,7 triliun sepanjang 2013.
Menurut Asmin, kebijakan mendadak Pertamina itu sebelumnya tidak pernah disinggung dalam berbagai rapat di Komisi Energi. Karenanya, Asmin mengaku kaget. "Kami akan membicarakan hal ini dalam masa sidang pekan depan," kata dia. "Akan diusulkan pemanggilan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan untuk memberi penjelasan."
Fraksi PKS memang belum memberikan keputusan resmi soal kebijakan tersebut. Namun, dari pembicaraan awal, menurut Asmin, kemungkinan besar partai akan menolaknya. "Kemungkinan akan meminta kebijakan ini dibatalkan saja," katanya. (Baca: Pejabat Plin-plan Soal Harga Elpiji)
TRI SUHARMAN
Terpopuler:
Mulai Besok, Deddy Corbuzier Digantikan Farhat Abbas
Jadi Host, Farhat Abbas Yakin Tak Membosankan
KontraS: Lima Hal Janggal di Penggerebekan Ciputat
Megawati Diminta Restui Jokowi Jadi Capres 2014
Peluang Menang Duet Megawati-Jokowi Kecil
Berita terkait
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
13 jam lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
1 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
1 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
4 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
4 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
4 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
5 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
5 hari lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
5 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
5 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca Selengkapnya