Survei: Warga Banten Terus Pantau Kasus Atut

Reporter

Editor

Pruwanto

Senin, 6 Januari 2014 04:27 WIB

Atut Chosiyah. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO , Jakarta:Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi mengatakan mayoritas warga Provinsi Banten terus memantau perkembangan dugaan korupsi yang menjerat gubernur Atut Chosiyah. Tak hanya memantau Atut, mereka mengikuti perkembangan kasus yang melibatkan adik Atut, Chaeri Wardhana, adik ipar Atut, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani, dan aparat pemerintahan di Tangerang Selatan dan Banten.

"Sebanyak 84,4 persen dari 400 responden mengikuti berita dugaan korupsi dan suap yang menjerat Atut dan keluarganya," kata Burhan dalam rilis hasil survei lembaganya di Jakarta, Minggu, 5 Januari 2014.

Gara-gara mengikuti berita-berita itu, kata Burhan, mayoritas warga Banten akhirnya yakin gubernur mereka terlibat korupsi dan penyuapan. Sebanyak 82,5 persen responden menilai Atut terlibat. Sementara hanya 3,9 persen saja yang kukuh menyatakan Atut bersih. Sisanya menjawab tak tahu.

Warga Banten, kata Burhan, tahu gubernurnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus sekaligus: proyek alat kesehatan di Dinas Kesehatan Banten, dan suap sengketa Pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi. Sebanyak 85,5 persen warga Banten tahu Atut telah jadi tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara 14,5 persen responden tak tahu.

Ditetapkannya Atut sebagai tersangka, kata Burhan, membuat mayoritas warga Banten ingin Atut nonaktif sebagai gubernur. Bahkan, kata Burhan, nyaris semua responden yang tahu Atut jadi tersangka ingin Atut segera nonaktif.

"Sebanyak 80,6 persen dari 85,5 persen responden yang tahu Atut sudah jadi tersangka ingin dia menonaktifkan diri," kata Burhan.

Hanya 11,6 persen responden yang menilai Atut tak perlu nonaktif sebagai gubernur. Sementara 7,8 persen warga menjawab tak tahu.

Menutu Burhan, lembaganya mensurvei warga Banten sepanjang 22-29 Desember 2013. Sebanyak 400 responden itu dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling dari seluruh kabupaten atau kota. Burhan mengklaim hasil sigi lembaganya punya tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin error plus minus 5 persen.

Para responden diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk 10 responden di satu desa atau kelurahan. Guna menjaga kualitas hasil wawancara, supervisor mendatangi kembali 20 persen sampel setelah wawancara. Dalam quality control tersebut, kata Burhan, tak ditemukan kesalahan berarti. Burhan menegaskan, survey Indikator Politik Indonesia dibiayai sendiri oleh lembaganya.

KHAIRUL ANAM

Berita terkait

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

11 jam lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

21 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

1 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

1 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

2 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

2 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya

Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

2 hari lalu

Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan akan mundur setelah pengadilan meluncurkan penyelidikan korupsi terhadap istrinya.

Baca Selengkapnya

Ketua Partai Patriot dari Prancis Curiga Bantuan untuk Ukraina Dikorupsi

3 hari lalu

Ketua Partai Patriot dari Prancis Curiga Bantuan untuk Ukraina Dikorupsi

Florian Philippot Ketua Partai Patriot dari Prancis menyebut sebagian besar bantuan dari negara - negara Barat digelapkan oleh pejabat-pejabat Ukraina

Baca Selengkapnya

Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

4 hari lalu

Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

Berikut sederet mobil Harvey Moeis yang telah disita Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

5 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya