TEMPO.CO, Jakarta - Di balik jeruji Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengaku kesulitan menjalankan roda pemerintahan. Bahkan ia berniat melayangkan surat protes ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat ini.

"Kami akan mengurus surat protes. Ini (surat-surat dinas) kan berhubungan dengan pemerintahan yang masih dia (Atut) jalani," ujar kuasa hukum Atut, Firman Wijaya, Jumat, 3 Januari 2013. Atut merasa aksesnya dalam menjalankan roda pemerintahan dibatasi.

Firman mengatakan, kliennya merasa diperlakukan tidak adil. "Dia korban politik. Untuk itu, dia minta waktu untuk menyatakan sikapnya," ucapnya.

Firman menuturkan, Kepala Biro Hukum Provinsi Banten, Syamsir, telah dua kali melayangkan surat permohonan izin menjenguk Atut: tanggal 24 Desember 2013 dan 3 Januari 2014. Semuanya ditolak oleh KPK.

Padahal, kunjungan tersebut dalam rangka tugas kepemerintahan. "Ada beberapa surat yang mesti ditandatangani beliau karena masih menjabat Gubernur. Tapi mereka tidak mengizinkannya."

Sementara itu, Syamsir menyatakan, dirinya memiliki dua tujuan mengunjungi Atut. Pertama, menjenguk orang nomor satu di Banten itu. Kedua, ada beberapa surat yang mesti ditandatangani Atut. Semisal, surat tentang evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013, surat pelantikan Bupati Lebak, serta surat lainnya.

Ia mengatakan, surat-surat tersebut masih kewenangan Atut untuk menandatanginya. "Ini kan belum ada pelaksana tugas sementara, jadi beliau masih yang menandatangani," ucapnya.

Seperti diketahui, Atut ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Atut ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena tersandung kasus suap pilkada Lebak Banten.

Atut sendiri menempati Paviliun Cendana, Blok C, Kamar 13, sebagai ruang masa pengenalan lingkungan (mapenaling). Kamar tersebut berukuran 4 x 6 meter dan dihuni oleh 10 orang tahanan termasuk Atut. Tak ada fasilitas mewah di dalam kamar itu, hanya sebuah kipas angin.

ERWAN HERMAWAN