Gubernur DIY, Sri Sultan HB X (kiri), Wakil Walikota, Haryadi Suyuti (dua kiri), Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto (dua kanan) dan Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Henry Koentjoroyekti (kanan) saat Sidang Rakyat secara terbuka di DPRD Kota Yogyakarta. ANTARA/Regina Safri
TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah dan DPRD Kota Yogyakarta memanfaatkan hari terakhir sebelum pergantian tahun, Selasa, 31 Desember 2013, untuk merampungkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2014.
Namun, upaya pembahasan yang mengejar tenggat itu tetap gagal dan RAPBD tetap tidak bisa segera ditetapkan. Pembahasan terpaksa diskors karena pimpinan DPRD menilai sidang tidak mencapai kuorum. "Dari unsur pemerintah banyak acara, tidak bisa ikut, jadi diundur lagi pembahasannya," kata Ketua DPRD Kota Yogyakarta Henry Kuncoroyekti.
DPRD berharap unsur pemerintah setidaknya diwakili oleh jajaran Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD). Namun, yang datang dalam pembahasan itu kebanyakan hanya kepala dinas. "Kuncinya TAPD, tapi tetap tidak juga datang jadi diundur saja dengan konsekuensi yang harus diterima," kata Henry yang sudah menskors pembahasan anggaran itu tiga kali demi menunggu lengkapnya jajaran pemerintah.
Pembahasan anggaran itu sedianya kembali merumuskan rincian kebutuhan dan peruntukan program tahun depan yang belum kunjung beres. Salah satu persoalan yang belum tuntas yakni program bantuan sosial masyarakat, karena tidak ada rincian yang disertakan pemerintah.
Tertundanya penetapan APBD 2014 hingga pengujung tahun ini pun disesalkan oleh DPRD karena ada insentif dari pemerintah pusat yang dipastikan hangus. Yakni, anggaran dari program Dana Insentif Daerah (DID) untuk tahun 2015 senilai Rp 24 miliar.
"Dana itu untuk membiayai bidang pendidikan di luar program Biaya Operasional Sekolah (BOS)," kata Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono.
Kadri menuturkan, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah dua kali gagal memperoleh dana insentif akibat yang molor. Terakhir, tahun 2010, Pemerintah Kota Yogyakarta juga gagal mengakses dana ini.
"Tapi untuk bidang pendidikan, alokasi dari APBD murni sudah cukup besar, jadi kami akan tutup dengan dana itu," kata dia.
Adapun pemerintah dan DPRD Kota Yogyakarta baru akan kembali membahas RAPBD 2014 pada pekan pertama usai liburan pergantian tahun.
