TEMPO Interaktif, Jakarta: Sekitar 3.000 anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dari wilayah Jabodetabek, Bandung, Karawang, dan Purwakarta melakukan aksi unjukrasa di depan Istana Negara, Rabu (29/12). Mereka menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Mereka juga menuntut pemerintah untuk menaikan upah pekerja. ?Efek kenaikan BBM hanya lima persen dari rakyat itu tidak betul,? kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi SPSI, Sjukur Sarto kepada Tempo. Menurutnya, kenaikan BBM akan mempengaruhi seluruh kenaikan harga. Dia mengklaim, meskipun baru elpiji dan pertamax yang dinaikan telah terjadi kenaikan harga yang signifikan. Padahal, di beberapa kabupaten upah pekerja belum memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM). Artinya, jika BBM naik sementara upah minimum tidak mencapai KHM, maka masyarakat makin terpuruk. Selain itu, SPSI juga menuntut kenaikan upah pekerja. ?Upah Minimum tidak boleh di bawah kebutuhan hidup minimum,? kata Sjukur. Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lanjutnya, tahun 2004 upah pekerja seharusnya sudah mencapai kebutuhan hidup layak (KHL). Namun, ?Ada toleransi dari pemerintah bahwa tahun 2005 paling tidak memenuhi kebutuhan minimum, ? kata Sjukur. Kenyataannya, lanjut dia, di beberapa kabupaten masih terdapat upah yang berada di bawah KHM. Kendati begitu, lanjut Sjukur, tahun 2006 upah pekerja harus sudah mencapai KHL.Menurutnya, penghapusan subsidi BBM belum saatnya karena masih banyak pengangguran. Dia menilai, harga minyak dunia yang tinggi sebagai dampak dari perang Irak. ?Setelah Perang Irak akan kembali,? katanya. Dia memperkirakan, pemerintah dapat menghentikan subsidi BBM sekitar tahun 2006-2007.Sjukur menambahkan, usulan SPSI telah dikirim ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dia juga mengatakan tidak bersedia diterima oleh menteri.Dia menjelaskan bahwa pertemuan dengan SBY nanti tidak hanya untuk memberikan pernyataan sikap. Tetapi juga memberikan solusi yang salah satunya melalui penggalangan dana investasi. ?Ini tidak bisa pake surat. Harus presentasi, ? katanya.Menurut Sjukur, solusi yang ditawarkan antara lain difokuskan kepada maksimalisasi intensifikasi pajak dan penghentian penyelundupan. Hal ini, kata dia, dibuktikan dengan banyaknya pihak yang tidak tunduk terhadap peraturan pajak. Selain itu, penyelundupan telah mengakibatkan jatuhnya perdagangan dalam negeri. Penyelundupan, lanjut dia, akan menjatuhkan harga pasaran. Dia mengklaim memiliki anggota sekitar 5,1 juta orang yang dapat membantu pemerintah dalam sosialisasi perpajakan, penegakan hukum, dan lainnya. Selama ini jumlah tersebut belum dapat dimanfaatkan pemerintah. Ewo Raswa?Tempo