Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (tengah) bersama Kader PDIP Joko Widodo (Jokowi) (kanan) dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani usai menutup Rakernas PDIP di Ancol, Jakarta, (8/9). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda menilai konstelasi politik pada Pemilu Presiden 2014 tergantung keputusan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Keputusan Megawati perihal siapa yang diusung sebagai calon presiden akan mempengaruhi peluang calon lain.
"PDI Perjuangan bisa memilih skenario menang atau skenario yang diinginkan," kata Hanta di gedung DPR, Senayan, Senin, 16 Desember 2013. Skenario menang yang dimaksud Hanta adalah mengusung tokoh yang elektabilitasnya tidak bisa dikalahkan tokoh lain. Sedangkan skenario yang diinginkan adalah mengusung Megawati sebagai calon presiden. "Tapi ini tantangannya berat," kata dia.
Menurut Hanta, PDI Perjuangan memiliki setidaknya tiga skenario dalam penentuan capres. Yakni, mengusung Megawati berpasangan dengan Jokowi, mengusung Jokowi berpasangan dengan kader internal seperti Puan Maharani atau Prananda Prabowo, atau mengusung Jokowi dengan tokoh dari partai lain. "Itu jika harus berkoalisi dengan partai lain."
Hanta memperkirakan pemunculan pasangan Megawati-Jokowi akan berlangsung alot. Calon ini berpeluang muncul jika elektabilitasnya sudah lebih tinggi ketimbang elektabilitas Prabowo atau Aburizal. Menurut Hanta, pasangan ini tidak akan ditetapkan sebelum pemilu legislatif. Alasannya, kombinasi ini tidak bagus untuk mendongkrak perolehan suara PDI Perjuangan.
Dia menuturkan, calon presiden lain seperti Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto pasti ingin Jokowi tak bertarung dalam pemilu presiden. Menurut dia, pesaing PDI Perjuangan pasti akan lebih mendorong Megawati yang menjadi calon presiden. Jika Jokowi maju sebagai calon wakil presiden, Hanta memperkirakan magnet Jokowi tidak akan sekuat bila Gubernur DKI Jakarta ini menjadi calon presiden.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.