TEMPO Interaktif, Jakarta: Kuasa hukum Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh, Juan Felix Tampubolon, menilai majelis hakim tidak adil dengan tidak menyebutkan identitas jaksa yang ditunjuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Juan, Jaksa Yesi Esmeralda belum diangkat sebagai jaksa penuntut umum (JPU). "Karena sebelumnya dia sebagai penyidik," ujar Juan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pembeliah helikopter Rusia, Senin (27/12). Ada tiga orang JPU yang ditunjuk KPK yaitu Chaidir Ramli, Wisnu Barata, dan Yesi Esmeralda. Kuasa hukum Puteh lainnya, OC Kaligis, juga menilai Yesi tidak berhak menjabat sebagai JPU KPK. Hal tersebut dibantah Chaidir Ramli. Menurutnya, KPK berhak mengangkat JPU dari jaksa penyidik. "KPK bisa melakukannya (mengangkat jaksa penyidik menjadi JPU) dengan cepat," kata Chaidir. Khaidir juga menjelaskan dirinya telah nonaktif dari kejaksaan tempat dia bekerja sebelumnya, ketika diangkat sebagai JPU oleh KPK. Ami Afriatni
Berita terkait
Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
2 jam lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaProfil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah
4 jam lalu
PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.
Baca SelengkapnyaSidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
13 jam lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaEkuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden
1 hari lalu
Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
1 hari lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca SelengkapnyaBeredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
1 hari lalu
Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.
Baca SelengkapnyaPemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi
1 hari lalu
Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.
Baca SelengkapnyaSyahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan
2 hari lalu
Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.
Baca SelengkapnyaSidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi
3 hari lalu
Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)
Baca SelengkapnyaRibuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan
3 hari lalu
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan akan mundur setelah pengadilan meluncurkan penyelidikan korupsi terhadap istrinya.
Baca Selengkapnya
