Wartawan Kecipratan Dana Hibah Jateng  

Reporter

Editor

Zed abidien

Jumat, 13 Desember 2013 16:21 WIB

TEMPO/Elik Susanto

TEMPO.CO, Semarang - Dana hibah yang dialokasikan pemerintah daerah terus menjadi sorotan publik. Pasalnya, selain naik tiap tahun, dana hibah juga tak memiliki peruntukan yang jelas.

Menurut laporan Indonesia Corruption Watch, dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun ini mencapai Rp 4,025 triliun, atau naik Rp 780,85 miliar dibanding tahun 2012 yang sebesar Rp 3,245 triliun.

Pada APBD 2012, dana hibah triliunan rupiah tersebut antara lain mengalir ke sejumlah organisasi masyarakat, termasuk ke sembilan organisasi wartawan dengan total dana Rp 2,1 miliar. Organisasi wartawan yang kecipratan dana hibah itu di antaranya Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah yang mendapat Rp 800 juta, Forum Wartawan Provinsi dan DPRD Provinsi Jawa Tengah (Rp 350 juta), Kelompok Diskusi Wartawan (Rp 350 juta), Komunitas Wartawan Provinsi Jawa Tengah (Rp 200 juta), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jawa Tengah (Rp 150 juta).

Dalam APBD 2013, Provinsi Jawa Tengah juga mengalokasikan anggaran Rp 2,1 miliar untuk sembilan organisasi wartawan yang sama. Tapi anggaran itu tak bisa cair seluruhnya karena ada pergantian gubernur, Bibit Waluyo digantikan Ganjar Pranowo.

Menanggapi besarnya dana hibah di APBD itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan memperketat seluruh pemberian dana hibah, termasuk hibah untuk organisasi kewartawanan. Jika sebelumnya pemberian dana hibah diberikan tanpa ada basis kegiatan, maka Ganjar kelak akan menyeleksi pemberian dana hibah.

"Kalau ada pemberian dana hibah, maka basisnya adalah kegiatan yang harus jelas," kata Ganjar, Jumat, 13 Desember 2013. Ganjar menambahkan, dirinya akan memberikan dana hibah sesuai dengan ketentuan.

Selain memperketat pemberian dana hibah, Ganjar Pranowo juga sudah berkomitmen menghentikan anggaran "amplop" untuk wartawan. Sebelumnya, Biro Humas Provinsi Jawa Tengah memberikan "amplop" sekitar Rp 150.000 per wartawan saat peliputan kegiatan pemerintah. Kini, Ganjar menghentikan praktek pemberian "amplop" itu.

ROFIUDDIN | ZA

Berita Lain:
Aset Melimpah dan Rumah Mewah Hercules
Tiga Kerugian Jika Jokowi Nyapres
Spesifikasi Wah Pesawat Presiden RI
Pemilik Vila Bayar Massa Penolak Pembongkaran?
Jadi Model Iklan, Jokowi: Saya Ganteng Enggak?
Tolak Ditilang, Pria Berserban Jadi Tersangka
Modus Hercules Memeras dan Mencuci Uang

Berita terkait

Bank Indonesia: Transaksi Non Tunai Atasi Kebocoran Anggaran

7 Desember 2019

Bank Indonesia: Transaksi Non Tunai Atasi Kebocoran Anggaran

"Dari pengalaman ketika pemda menerapkan sistem pembayaran non tunai pendapatan daerahnya meningkat," kata Wahyu Purnama Kepala Bank Indonesia

Baca Selengkapnya

Kata Tjahjo Kumolo Soal Anak Buah Anies Baswedan Mundur

4 November 2019

Kata Tjahjo Kumolo Soal Anak Buah Anies Baswedan Mundur

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Tjahjo Kumolo mengatakan keputusan mundur anak buah Anies Baswedan merupakan hak pribadi.

Baca Selengkapnya

Kata Lulung ke Ahok dan Anies: Selesaikan Kerja dan Antikorupsi  

22 April 2017

Kata Lulung ke Ahok dan Anies: Selesaikan Kerja dan Antikorupsi  

Lulung menyoroti kasus dugaan korupsi UPS yang masih menyisakan pelaku yang menurutnya belum tersentuh.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Menteri Tjahjo Cegah Kebocoran Anggaran  

2 Januari 2017

Begini Cara Menteri Tjahjo Cegah Kebocoran Anggaran  

Inspektorat diminta memantau perizinan, hibah bantuan sosial,
pajak retribusi, pengadaan barang dan jasa, dan perencanaan anggaran.

Baca Selengkapnya

Cegah Intervensi, KPK Awasi Penyusunan Anggaran Daerah

11 Februari 2016

Cegah Intervensi, KPK Awasi Penyusunan Anggaran Daerah

KPK mengakui proses merancang APBD kerap diintervensi oleh berbagai pihak sehingga tujuan pembangunan meleset.

Baca Selengkapnya

Dewan Tengarai Anggaran Jumat Ibadah Diselewengkan

1 Oktober 2015

Dewan Tengarai Anggaran Jumat Ibadah Diselewengkan

Anggaran untuk penceramah ibadah Jumat terserap, tetapi kegiatannya tidak ada

Baca Selengkapnya

Ahok: Pendapatan DKI Raib Rp 1 Triliun, Siapa Untung?  

12 Agustus 2015

Ahok: Pendapatan DKI Raib Rp 1 Triliun, Siapa Untung?  

Ahok berujar, pendapatan yang masuk ke kas daerah hanya Rp 26 miliar.

Baca Selengkapnya

Pukat UGM Tolak SP3 Idham Samawi

10 Agustus 2015

Pukat UGM Tolak SP3 Idham Samawi

Aktivis antikorupsi menilai SP3 Idham Samawi tidak berdasar.

Baca Selengkapnya

Korupsi APBD, KPK Periksa Pejabat Riau di Pekanbaru  

3 Agustus 2015

Korupsi APBD, KPK Periksa Pejabat Riau di Pekanbaru  

Mereka diperiksa sebagai saksi atas tersangka bekas Gubernur Riau, Annas Maamun, dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau, Ahmad Kirjuhari.

Baca Selengkapnya

Ahok Kunci Konsultan yang Gelembungkan Anggaran  

14 Mei 2015

Ahok Kunci Konsultan yang Gelembungkan Anggaran  

Di APBD pembangunan gelanggang olahraga Rp 48 miliar, penghitungan di lapangan cuma Rp 30 miliar. Di Jakarta ada 33 gelanggang olahraga.

Baca Selengkapnya