TEMPO.CO, Semarang - Dana hibah yang dialokasikan pemerintah daerah terus menjadi sorotan publik. Pasalnya, selain naik tiap tahun, dana hibah juga tak memiliki peruntukan yang jelas.
Menurut laporan Indonesia Corruption Watch, dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun ini mencapai Rp 4,025 triliun, atau naik Rp 780,85 miliar dibanding tahun 2012 yang sebesar Rp 3,245 triliun.
Pada APBD 2012, dana hibah triliunan rupiah tersebut antara lain mengalir ke sejumlah organisasi masyarakat, termasuk ke sembilan organisasi wartawan dengan total dana Rp 2,1 miliar. Organisasi wartawan yang kecipratan dana hibah itu di antaranya Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah yang mendapat Rp 800 juta, Forum Wartawan Provinsi dan DPRD Provinsi Jawa Tengah (Rp 350 juta), Kelompok Diskusi Wartawan (Rp 350 juta), Komunitas Wartawan Provinsi Jawa Tengah (Rp 200 juta), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jawa Tengah (Rp 150 juta).
Dalam APBD 2013, Provinsi Jawa Tengah juga mengalokasikan anggaran Rp 2,1 miliar untuk sembilan organisasi wartawan yang sama. Tapi anggaran itu tak bisa cair seluruhnya karena ada pergantian gubernur, Bibit Waluyo digantikan Ganjar Pranowo.
Menanggapi besarnya dana hibah di APBD itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan memperketat seluruh pemberian dana hibah, termasuk hibah untuk organisasi kewartawanan. Jika sebelumnya pemberian dana hibah diberikan tanpa ada basis kegiatan, maka Ganjar kelak akan menyeleksi pemberian dana hibah.
"Kalau ada pemberian dana hibah, maka basisnya adalah kegiatan yang harus jelas," kata Ganjar, Jumat, 13 Desember 2013. Ganjar menambahkan, dirinya akan memberikan dana hibah sesuai dengan ketentuan.
Selain memperketat pemberian dana hibah, Ganjar Pranowo juga sudah berkomitmen menghentikan anggaran "amplop" untuk wartawan. Sebelumnya, Biro Humas Provinsi Jawa Tengah memberikan "amplop" sekitar Rp 150.000 per wartawan saat peliputan kegiatan pemerintah. Kini, Ganjar menghentikan praktek pemberian "amplop" itu.
ROFIUDDIN | ZA
Berita Lain:
Aset Melimpah dan Rumah Mewah Hercules
Tiga Kerugian Jika Jokowi Nyapres
Spesifikasi Wah Pesawat Presiden RI
Pemilik Vila Bayar Massa Penolak Pembongkaran?
Jadi Model Iklan, Jokowi: Saya Ganteng Enggak?
Tolak Ditilang, Pria Berserban Jadi Tersangka
Modus Hercules Memeras dan Mencuci Uang
Berita terkait
Bank Indonesia: Transaksi Non Tunai Atasi Kebocoran Anggaran
7 Desember 2019
"Dari pengalaman ketika pemda menerapkan sistem pembayaran non tunai pendapatan daerahnya meningkat," kata Wahyu Purnama Kepala Bank Indonesia
Baca SelengkapnyaKata Tjahjo Kumolo Soal Anak Buah Anies Baswedan Mundur
4 November 2019
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Tjahjo Kumolo mengatakan keputusan mundur anak buah Anies Baswedan merupakan hak pribadi.
Baca SelengkapnyaKata Lulung ke Ahok dan Anies: Selesaikan Kerja dan Antikorupsi
22 April 2017
Lulung menyoroti kasus dugaan korupsi UPS yang masih menyisakan pelaku yang menurutnya belum tersentuh.
Baca SelengkapnyaBegini Cara Menteri Tjahjo Cegah Kebocoran Anggaran
2 Januari 2017
Inspektorat diminta memantau perizinan, hibah bantuan sosial,
pajak retribusi, pengadaan barang dan jasa, dan perencanaan anggaran.
Cegah Intervensi, KPK Awasi Penyusunan Anggaran Daerah
11 Februari 2016
KPK mengakui proses merancang APBD kerap diintervensi oleh berbagai pihak sehingga tujuan pembangunan meleset.
Baca SelengkapnyaDewan Tengarai Anggaran Jumat Ibadah Diselewengkan
1 Oktober 2015
Anggaran untuk penceramah ibadah Jumat terserap, tetapi kegiatannya tidak ada
Ahok: Pendapatan DKI Raib Rp 1 Triliun, Siapa Untung?
12 Agustus 2015
Ahok berujar, pendapatan yang masuk ke kas daerah hanya Rp 26 miliar.
Baca SelengkapnyaPukat UGM Tolak SP3 Idham Samawi
10 Agustus 2015
Aktivis antikorupsi menilai SP3 Idham Samawi tidak berdasar.
Baca SelengkapnyaKorupsi APBD, KPK Periksa Pejabat Riau di Pekanbaru
3 Agustus 2015
Mereka diperiksa sebagai saksi atas tersangka bekas Gubernur Riau, Annas Maamun, dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau, Ahmad Kirjuhari.
Baca SelengkapnyaAhok Kunci Konsultan yang Gelembungkan Anggaran
14 Mei 2015
Di APBD pembangunan gelanggang olahraga Rp 48 miliar, penghitungan di lapangan cuma Rp 30 miliar. Di Jakarta ada 33 gelanggang olahraga.
Baca Selengkapnya