TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa Budiman Sudjatmiko mengatakan desa-desa akan mendapat dana khusus dari APBN mulai 2014. Kepastian itu didapat setelah RUU Desa yang mengatur dana khusus desa akan disahkan pada 18 Desember mendatang.
"Undang-undang ini akan berlaku sejak disahkan," kata Budiman ketika dihubungi, Kamis, 12 Desember 2013.
Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah, kata Budiman, sudah sepakat mengalokasikan dana desa yang diambil dari APBN sebesar 10 persen dari dana transfer daerah. Dana khusus itu tak diambil dari dana transfer daerah, hanya persentasenya saja yang diambil dari besar dana transfer daerah.
Dengan kesepakatan itu, kata Budiman, dipastikan akan ada perubahan dalam APBN yang telah disahkan pada Oktober lalu. Dalam APBN 2014 yang mencapai Rp 1.842,495 triliun, dana transfer daerah mencapai Rp 592,55 triliun. Dengan kalkulasi tersebut, sekitar 70.390 desa masing-masing akan mendapat rata-rata Rp 850 juta per tahun.
Namun Budiman juga memastikan jumlah dana khusus tiap desa akan berbeda. Alokasi dana desa disesuaikan dengan keadaan desa itu sendiri yang didasarkan pada beberapa kriteria.
"Kriterianya berdasarkan luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, dan jumlah penduduk miskin," kata Budiman.
Kriteria-kriteria itu akan diatur dalam peraturan pemerintah. Jumlah dana untuk masing-masing desa juga akan ditentukan oleh pemerintah pusat.
KHAIRUL ANAM
Berita terkait
Usai Launching, Mas Dhito Coba Mobil Siaga
24 Maret 2022
Mobil siaga yang diberikan kepada seluruh desa di Kabupaten Kediri ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan desa kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaKepala Desa Terlibat Tindak Pidana Korupsi, PPATK Sebut 4 Sebab
6 Desember 2021
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebut kepala desa yang korupsi sedikit tak perlu dipenjara. PPATK sebut setidaknya 4 alasan kades lakukan korupsi.
Baca SelengkapnyaTertarik Menjadi Kepala Desa? Simak Syarat-syarat Berikut
25 Juni 2021
Seiring besarnya dana desa dan gaji kepala desa, serta ingin membangun desanya, banyak orang tertarik untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa.
Baca SelengkapnyaPenyebab Menteri Keuangan Ingin Ajak Kades Ponggok ke Eropa Utara
24 Agustus 2017
Menkeu Sri Mulyani ingin mengajak Kepala Desa Ponggok, Junaedi Mulyono ke negara-negara di Eropa Utara untuk belajar membuat kebijakan jangka panjang.
Baca SelengkapnyaDana Desa Besar, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Keluharan
10 Juli 2017
Pemerintah kabupaten juga kurang berminat karena alasan yang sama.
Baca SelengkapnyaDitolak Warga, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Kelurahan
10 Juli 2017
Tujuan perubahan status itu agar layanan pemerintah kabupaten terhadap masyarakat lebih optimal. "Tapi kalau masyarakat tidak mau, ya tidak bisa."
Baca SelengkapnyaHampir Seribu Jabatan Perangkat Desa di Bojonegoro Kosong
2 Juli 2017
Sebanyak 916 jabatan perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kosong.
Baca SelengkapnyaJadi Percontohan Desa Sejahtera, Desa Kohod Ditata Ulang
16 April 2017
"Lahan yang semula didiamkan saja, kini sudah mulai menghasilkan uang tambahan," kata Rifan, penduduk Kohod.
Baca SelengkapnyaGelar Pameran Teknologi, Menteri Eko Bicara Kondisi Bangsa
24 November 2016
Sekarang ada upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia melalui isu perbedaan.
Baca SelengkapnyaDesa Unggulan 2016, Swadaya Blang Krueng untuk Pendidikan
15 November 2016
Bermula dari sulitnya anak-anak mendapat kursi di sekolah
kampung lain, warga Desa Blang Krueng, Aceh, gotong-royong bangun sekolah.