Terdakwa kasus dugaan suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan pencucian uang, Luthfi Hasan Ishaaq (kedua kanan) menunaikan salat sebelum menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (27/11). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa kasus dugaan penyuapan dalam pengurusan penambahan kuota impor daging sapi terhadap Kementerian Pertanian, Luthfi Hasan Ishaaq, menjalani sidang putusan sore ini, Senin, 9 Desember 2013. Dalam persidangan tersebut, istri pertama Luthfi, Sutiana Astika, hadir bersama enam kerabatnya.
Selama persidangan, Sutiana yang mengenakan hijab besar warna cokelat dan kerabat lainnya terlihat khusyuk mengaji. Beberapa di antara mereka terlihat membawa Al-Quran kecil. Yang lain mengaji dengan telepon genggam. (Baca: Suami Divonis, Istri-istri Lutfhi Tetap Setia).
Selain istri Luthfi, anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, pun turut hadir. Nasir yang mengenakan baju batik warna merah terlihat berdiri bersama beberapa orang yang mengenakan peci sembari menyimak putusan yang dibacakan majelis hakim. Saat ini, majelis hakim menskors sidang pembacaan putusan untuk istirahat salat magrib. Sidang akan dilanjutkan 15 menit kemudian.
Sebelumnya dikabarkan bahwa Luthfi dituntut hukuman pidana 10 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan untuk tindak pidana korupsi. Sedangkan untuk tindak pidana pencucian uang, bekas anggota Komisi Pertahanan DPR tersebut dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan.
Jaksa menilai bekas Presiden PKS itu terbukti menerima suap dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Elizabeth Liman, sebesar Rp 1,3 miliar bersama-sama Ahmad Fathanah. Duit ini adalah bagian dari Rp 40 miliar yang dijanjikan Elizabeth untuk pengurusan surat persetujuan kuota impor daging sapi.
Tak hanya itu, jaksa juga menilai Luthfi terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang saat menjabat anggota DPR RI 2004-2009 dan periode setelahnya. Jaksa meminta sejumlah aset Luthfi dirampas untuk negara. Jaksa juga menuntut hak memilih dan dipilih Luthfi dicabut.
