TEMPO Interaktif, Padang: Forum Peduli Sumatra Barat (FPSB) mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat mengajukan permohonan kepada Presiden untuk segera menonaktifkan Zainal Bakar sebagai Gubernur Sumatra Barat. Selain itu, lembaga yang melaporkan kasus korupsi dana APBD Sumatra Barat 2002 itu juga meminta Presiden segera menonaktifkan Zainal. Koordinator FPSB Adi Surya dalam jumpa pers di kantor LBH Padang, Kamis (23/12) menjelaskan, Kejaksaan Tinggi perlu melakukan langkah hukum lebih lanjut kepadaZainal Bakar setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran dewan dalam APBD 2002 sebesar Rp 5,9 miliar.?Kejaksaan Agung juga sudah menetapkan pencekalan terhadap Zainal Bakar ke luar negeri sejak 16 Desember lalu, jadi penonaktifan ia dari jabatan Gubernur sangat perlu dikeluarkan Presiden agar tercipta penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi,kolusi, dan nepotisme,? ungkapnya.Menurut Surya, tidak logis bila gubernur tetap aktif setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi, karena tidak sesuai dengan Instruksi Presiden No. 5 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dikeluarkan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada 9 Desember lalu di hadapan kepala daerah seluruh Indonesia, termasuk Gubernur Zainal Bakar. ?Bagaimana mungkin Gubernur bisa menjalankan Inpres itu, sementara ia sendiri menjadi tersangka kasus korupsi,? katanya.Selain meminta Kejaksaan Tinggi mengajukan permohonan penonaktifan Zainal kepada Presiden, FPSB juga mengirim surat pada Pesiden menuntut agar menonaktifkan Zainal dan menunjuk pelaksana tugas gubernur Sumatr Barat untuk menjalankan amanah sesuaiInstruksi Presiden No. 5/2004.Surya menegaskan, kepala daerah sangat mungkin dinonaktifkan Presiden dengan pengajuan permohonan dari Kejaksaan Tinggi. Ia mencontohkan kasus mantan Wali Kota Padang Zuiyen Rais yang pernah dinonaktifkan dari jabatannya tahun 2000 ketika menjadi terdakwa kasus korupsi anggaran dewan APBD 1998-1999, setelah diajukan oleh Kejaksaan Tinggi.Febrianti?Tempo