Komisi I Minta Televisi Swasta Patuhi Teguran KPI  

Reporter

Sabtu, 7 Desember 2013 14:49 WIB

TB Hasanudin. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I (Komunikasi) Dewan Perwakilan Rakyat, T.B. Hasanuddin, mengapresiasi langkah Komisi Penyaran Indonesia menegur enam televisi swasta yang dianggap tak proporsional menayangkan siaran politik. Dia meminta pengelola televisi mematuhi teguran KPI. "Jangan karena punya calon presiden, bisa menggunakan TV sepanjang hari. Tidak boleh itu," kata T.B. Hasanuddin, Jumat, 6 Desember 2013.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, penggunaan televisi untuk iklan politik akan semakin marak memasuki Pemilu 2014. Oleh karena itu, ia juga meminta KPI konsisten dengan tegurannya. Mereka yang tidak mengindahkan teguran harus diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. "Frekuensi itu milik rakyat, harus dipakai untuk kepentingan rakyat secara adil," ujar dia.

KPI menegur enam stasiun televisi swasta yang dianggap tak proporsional dalam menayangkan siaran politik. Stasiun televisi yang ditegur adalah RCTI, MNC TV, Global TV, ANTV, TV One, dan Metro TV.

KPI menganggap enam stasiun televisi itu lebih banyak menayangkan siaran politik dari pihak pemilik dan kelompoknya. Pemilik televisi tersebut juga politikus. RCTI, MNC TV, dan Global TV adalah milik Hary Tanoesoedibjo, calon wakil presiden dari Partai Hanura. ANTV dan TV One milik Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar dan juga calon presiden dari partai tersebut. Metro TV milik Surya Paloh, yang juga Ketua Umum Partai NasDem.

KPI meminta pengelola televisi netral, berimbang, dan adil dalam menayangkan siaran politik. T.B. Hasanuddin mengatakan. DPR yang notabene menjadi pendorong lahirnya kode etik penyiaran siaran politik di televisi akan terus mengawasi kinerja KPI dalam menjaga frekuensi publik. Ia juga menyatakan bahwa DPR membuka ruang sebesar-besarnya bagi KPI bila terkendala dalam melakukan tugasnya.


"Kami akan mendorong kebijakan ini terus ditegakkan, karena sepakat pengawasan harus diperketat," ujarnya.

TRI SUHARMAN




Topik Terhangat
Mandela Wafat | Blusukan di Tahanan KPK | Kasus Sitok | Paul Walker | Jokowi Nyapres

Berita Terpopuler

Sophia Latjuba, dari Foto Topless hingga Produser

Setelah Tabrakan, Paul Walker Bertahan Beberapa Detik

Soal Saltum, Bukan Monopoli Agnes Monica

Agnes Monica Lebih Pede dengan Kostum Mini

Berita terkait

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

18 jam lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

1 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

4 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

4 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

5 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

5 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

5 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya