Dituntut 18 Tahun, Luthfi Melanggar Pasal Ini

Reporter

Editor

Anton Septian

Rabu, 27 November 2013 22:05 WIB

Terdakwa kasus dugaan suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan pencucian uang, Luthfi Hasan Ishaaq berjalan menuju ruangan terdakwa seusai menunaikan salat di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (27/11). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut terdakwa kasus suap impor sapi, Luthfi Hasan Ishaaq, dihukum 18 tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera tersebut dianggap terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang.

“Meminta majelis menjatuhkan pidana dalam tindak pidana korupsi penjara selama 10 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dan menjatuhkan pidana TPPU penjara selama 8 tahun, denda Rp 1 miliar, subsider 1 tahun 4 bulan,” kata jaksa Rini Triningsih dalam persidangan, Rabu, 27 November 2013.

Jaksa menyatakan Luthfi melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa juga menyatakan Luthfi melanggar Pasal 3 huruf a,b,c dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

Atas tuntutan tersebut, Luthfi menyayangkan jaksa yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang meringankan dari pihaknya. “Ada saksi ahli dari KPK dan ada saksi ahli dari kami. Tapi saksi ahli dari kami yang disumpah sama sekali tidak ada yang dikutip, saksi yang meringankan, semua disumpah ada 16 orang, tapi nyaris tidak terdengar. Tidak dikutip dan tidak dijadikan rujukan, saya rasa sumpah itu tidak ada nilainya ya,” kata Luthfi.



Kuasa hukum Luthfi, Mohamad Assegaf, juga menyayangkan tuntutan jaksa yang tak mempertimbangkan saksi-saksi dari pihak Luthfi. Termasuk, kesaksian bahwa uang Rp 1 miliar yang dipegang Fathanah adalah untuk pembayaran mobil dan furnitur, bukan untuk Luthfi.

“Kalau jaksa yang profesional, kalaupun keterangan saksi kami tidak dipakai, dibantah dengan argumentasi, tidak hilang begitu saja,” kata Assegaf.

Dalam persidangan, jaksa mengatakan Luthfi terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak korupsi bersama-sama dengan Ahmad Fathanah. Jaksa mengatakan dalam pengurusan kuota impor daging, Luthfi berperan mempengaruhi Menteri Pertanian Suswono yang juga kader PKS untuk memberikan tambahan kuota kepada PT Indoguna Utama. Untuk penambahan kuota ini, Luthfi dijanjikan komisi Rp 40 miliar.

Dalam soal tindak pidana pencucian uang, jaksa mengatakan Luhtfi terbukti bersalah dengan tak melaporkan sebagian rekening bank atas namanya dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE