TEMPO.CO, Depok - Peneliti asal Australia, Dave Mc Rae, menganggap negaranya akan sulit untuk meminta maaf kepada Indonesia terkait masalah penyadapan. Begitu pula dengan permintaan penjelasan secara terbuka yang mampu dipahami publik Indonesia dan internasional. Alasannya, Negara Kanguru itu memiliki komitmen hukum pemerintah yang tidak boleh mengambil kebijakan dalam intelejen.

"Pemerintah Australia tidak boleh ikut campur urusan intelejen dan meminta maaf karena sudah memasuki daerah terlarang," kata Dave, yang merupakan peneliti Lowy Institute, Sydney dalam acara diskusi hubungan Indonesia-Australia pasca penyadapan di Universitas Indonesia, Senin, 26 November 2013.

Meski begitu, Dave menyatakan di Australia belum ada gerakan-gerakan demonstrasi masyarakat seperti yang terjadi di Indonesia. Namun, pada kalangan tertentu, ada yang menolak dan mendukung pernyataan Perdana Menteri Australia Tonny Abbot yang menolak meminta maaf. "Sebagian orang mengatakan Indonesia menekan Australia dengan meminta penjelasan dan maaf sehingga mereka meminta Australia harus tegas juga."

Selain itu, Abbot juga telah tegas mengatakan tidak akan menanggapi penyadapan itu. Langkah itu dinilai sebagai keputusan yang buntu di masa depan karena Abbot akan susah menarik pernyataannya. "Perdana menteri tidak mengambil kesempatan itu untuk memberikan penjelasan," katanya.

Kebuntuan semakin menjadi ketika Menteri Pertahanan Australia tidak jadi bertandang ke Indonesia. "Padahal, sebaiknya Menteri Pertahanan datang secara langsung. Namun, bukan itu yang dilakukan. Ini seperti tak menggunakan kesempatan," ujar Dave.

Meski begitu, Dave mengaku pesimistis ke depan Indonesia-Australia bisa menjalin kerja sama yang lebih konket. Alasan Dave sederhana, yakni bahwa ketegangan antara dua negara bukan kali pertama terjadi. Seperti yang diberitakan Tempo, pada 2006 Indonesia-Australia pernah bersih tegang sampai duta besarnya ditarik.

Saat itu penyebabnya adalah Australia memberikan suaka kepada warga Papua. Namun, ketegangan itu mengendur dan harmonis kembali. "Sekarang kerja sama dihentikan sampai saling hujat. Tapi saya optimistis satu saat nanti kerja sama yang baik akan kembali terjalin," katanya.

Dave mengatakan kedua negara memiliki kepentingan bersama, tetapi masih abstrak. Salah satunya kerja sama keamanan negara dan bisa juga meluas ke sektor perekonomian. Bagi Australia, kerja sama dengan Indonesia penting untuk menangani masalah terorisme dan penyelundupan. Namun, banyak perdebatan yang menyatakan Indonesia tak membutuhkan Australia. "Walaupun ada yang mengatakan juga sama-sama penting," katanya.

ILHAM TIRTA

Topik terhangat:
Penyadapan Australia | Dokter Mogok | Penerobos Busway | Jokowi Nyapres

Berita terpopuler lainnya:
Ruhut Tantang Jokowi Berdebat
Tommy Soeharto Bantah Terima Suap dari Rolls-Royce
Tiga Skenario PDIP Agar Jokowi Jadi Presiden
Bos PT Wika Dimakamkan di Pekuburan Rp 2,6 M
Besok, Dokter Kandungan Se-Indonesia Mogok