Ketua Pansus RUU Pemilu Arif Wibowo saat membahas mengenai Undang-undang Pemilu di warung daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (14/4). Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada yang membahas soal kepala daerah tidak lagi diusung satu paket terus mendapatkan penolakan. Fraksi PDI Perjuangan menyatakan tengah menggalang dukungan fraksi-fraksi lain untuk menjegal usulan tersebut.
"Sudah ada beberapa fraksi yang sepakat dengan usulan kami," ujar Arif Wibowo, politikus PDI Perjuangan, di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 26 November 2013.
Namun Wakil Ketua Komisi Pemerintah Dalam Negeri itu menolak membeberkan fraksi apa saja yang sudah sepakat dengan usulannya. "Jangan dulu, kami masih terus melakukan lobi," kata dia. (Baca: PKB hadang politik dinasti lewat revisi UU Pilkada)
RUU Pilkada yang berasal dari usulan Kementerian Dalam Negeri mengamanatkan kepala daerah yang dipilih hanya satu orang. Calon yang terpilih nantinya akan menunjuk sendiri pasangannya dari jajaran eselon satu pegawai negeri sipil. Gagasan ini adalah bentuk reaksi ketidakharmonisan kepala daerah dan wakilnya karena kepentingan politik masing-masing.
Namun usulan tersebut membuat pembahasan RUU mandek. Partai Demokrat menyatakan ada empat hal lain yang belum disepakati seluruh fraksi. Di antaranya kepala daerah tidak satu paket, sengketa pilkada dikembalikan ke Mahkamah Agung, anggaran pilkada yang dibiayai APBD, serta kepala daerah setingkat gubernur hanya dipilih oleh DPRD provinsi. Demokrat sendiri menyepakati seluruh usulan pemerintah itu.
Menurut Arif Wibowo, ketidakharmonisan terjadi lantaran tidak ada pengaturan dan sistem pengawasan yang baik terhadap kepala daerah dan wakilnya. "Semua serba dadakan, koalisi antarpartai diatur secara sempit," ujar dia.
Bila koalisi diatur lebih lama, misalnya setahun sebelum pemilihan kepala daerah, kata dia, kesepakatan yang dibangun akan cukup kuat. Kesepakatan itu juga harus diungkapkan ke publik supaya bisa diawasi langsung oleh masyarakat. "Selama ini konflik sembunyi-sembunyi karena sistem kesepakatannya tidak transparan," ujar dia.
