TEMPO.CO, Jakarta--Direktur Eksekutif Lembaga Survey Nasional (LSN), Umar S Bakry, mengatakan tokoh Islam tak akan mampu menandingi popularitas Joko Widodo. Para tokoh Islam ini hanya akan mampu menjadi calon wakil presiden pada pemilu calon presiden tahun 2014 nanti.
"Seperti mau menggantang asap kalau partai Islam mau mengusulkan capresnya sendiri. Yang paling realistis itu cawapres," ujar Umar saat memberikan keterangan pers di Hotel Atlet Century, Ahad, 24 November 2013.
Pendapat Umar bukan tak berdasar, tapi ia membaca peluang itu setelah lembaganya melakukan survei nasional pada 20-Oktober 2013 lalu di 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Total 1.240 responden yang merupakan calon pemilih diwawancarai tatap muka dengan metode teknik pencuplikan secara rambang berjenjang (multistage random sampling).
Survei tersebut, yang dilengkapi dengan analisis media terhadap lima surat kabar nasional dan lima media online nasional, menanyakan secara terbuka siapa tokoh Islam yang berpotensi mempersatukan partai-partai Islam menghadapi Pilpres 2014 nanti. Mahfud Md., mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dianggap mampu mengemban tugas tersebut dengan nilai 16,4 persen. Disusul Rhoma Irama dengan 9,6 persen dan Suryadharma dengan 9,1 persen.
Akan tetapi, dalam penelitiannya, ia menyimpulkan Mahfud Md., meski disebut berpotensi sebagai pemersatu partai Islam, tak akan sanggup menyaingi Jokowi. "Butuh pasangan lebih dahsyat," katanya.
Dari kalkulasi politik yang dilakukan lembaganya, Mahfud dan tokoh Islam lain ini harus merapat ke partai nasional. Namun, sebelum berkoalisi, Mahfud harus menyatukan partai Islam terlebih dahulu dalam satu koalisi.
Umar menyarankan itu karena dia berpendapat jika koalisi partai Islam merapat ke partai nasional, maka posisi tawarnya semakin kuat. Apalagi Mahfud bisa menawarkan dirinya untuk menempati posisi calon wakil presiden.
"Sepanjang Jokowi dan Prabowo masih moncer, sulit ditandingi. Paling tidak Mahfud Md. bisa sebagai cawapres," katanya.
Jika koalisi partai Islam tak segera merapat ke partai nasional untuk posisi cawapres, kata Umar, kesempatan untuk berbagi kekuasaan akan hilang. "Kalau enggak berkoalisi, partai pun enggak dapat," katanya.
Yang masih menjadi pertanyaan, kata Umar, apakah partai nasional mau menerima koalisi partai Islam dan Mahfud Md. "Itu kalau partai nasionalnya mau. Kalau PDIP mau. Kan mereka mikir juga, PDIP lebih baik dengan Gerindra atau Hanura. Kemarin saja sudah pendekatan ke Nasdem, kan," katanya.
Di lain pihak, peluang tokoh Islam lain seperti Rhoma Irama dan Suryadharma Ali juga sama dengan Mahfud. Mereka tak akan bisa bersaing dengan Jokowi sebagai capres. Peluang para tokoh Islam ini mentok di posisi cawapres.
Sementara itu, penelitian ini juga menyoroti nasib partai-partai Islam dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden pada 2014 nanti. Hasil survei menunjukkan bahwa 45,6 persen publik mengaku setuju terhadap wacana koalisi partai-partai Islam. Setidaknya ada dua alasan utama yang disampaikan responden mengapa partai-partai Islam perlu berkoalisi, yakni koalisi partai-partai ini diharapkan bisa menjadi pintu masuk bagi upaya mempersatukan umat Islam di Indonesia. Selanjutnya, dengan berkoalisi, partai-partai Islam diharapkan dapat memenangkan Pilpres 2014, atau minimal tidak sekedar menjadi pengekor apalagi penonton.
Survei ini juga menyebut bahwa Mahfud Md. difavoritkan sebagai calon yang diusung dari Partai Kebangkitan Bangsa dengan nilai 31,4 persen. Mahfud mengalahkan Jusuf Kalla dengan 20,7 persen, Rhoma Irama dengan 12,7 persen, dan Muhaimin Iskandar dengan 9,6 persen.
FEBRIANA FIRDAUS
Baca juga:
Pengawas Century di DPR: Boediono Diistimewakan
ARB Dianggap Sia-sia Beriklan di Televisi
Semut Bisa Tentukan Skala Prioritas
Penderita Lupus Berisiko Lahirkan Anak Autis
Virus Raksasa Penghubung Rantai Sel yang Hilang
Berita terkait
Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang
2 jam lalu
Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung
4 jam lalu
Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.
Baca SelengkapnyaDiperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia
14 jam lalu
Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%
Baca SelengkapnyaGibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan
14 jam lalu
Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.
Baca SelengkapnyaApple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini
16 jam lalu
Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.
Baca SelengkapnyaKontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia
17 jam lalu
Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.
Baca SelengkapnyaPanen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga
18 jam lalu
Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak
Baca SelengkapnyaHardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini
18 jam lalu
Apa pesan Presiden Jokowi dan Mendikburistek Nadiem Makarim dalam peringatan Hardiknas 2024?
Baca SelengkapnyaHarga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani
18 jam lalu
Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah
19 jam lalu
Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Baca Selengkapnya